jatimnow.com - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan akan berupaya semaksimal mungkin menekan angka penyebaran Covid-19 di Jatim.
"Sejak awal, kami sangat serius dalam menangani ini (Covid-19,red). Semua daya upaya akan kami kerahkan untuk menekan angka penularannya," kata Gubernur Khofifah dalam siaran pers yang diterima redaksi, Jumat (26/6/2020).
Ia menerangkan, selama ini seluruh kebijakan yang dikeluarkan Pemprov Jatim diambil dengan terlebih dahulu melihat data dan fakta di lapangan. Masukan dari para pakar epidemiologi juga dijadikan pertimbangan dalam setiap pengambilan kebijakan.
Baca juga: Bank Jatim Terima Penghargaan Jatim Bangkit Awards, Supporting Pemulihan Dampak Pandemi
Seperti diketahui, dalam kunjungan ke Posko Gugus Tugas Provinsi Jatim, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi waktu dua minggu bagi Pemprov Jatim untuk menurunkan laju penularan Covid-19.
"Saya minta dalam waktu dua minggu ini pengendaliannya betul-betul kita lakukan bersama-sama dan terintegrasi dari semua unit organisasi yang kita miliki di sini," kata Presiden Jokowi.
Dalam arahannya, Presiden Jokowi juga memberikan sejumlah instruksi lainnya terkait penanganan tersebut.
Pertama ialah mengenai tes masif, pelacakan secara agresif, perawatan, dan isolasi mandiri terhadap pasien tanpa keluhan yang harus terus dilakukan dengan ketat.
Lebih lanjut Khofifah membeberkan fakta bahwa tingkat kedisiplinan masyarakat Jatim dalam penerapan protokol kesehatan menurut survey IKA FKM Unair masih kurang maksimal.
Inilah yang menurut pakar merupakan salah satu penyebab munculnya klaster baru dan terus bertambahnya jumlah pasien Covid-19 di Jatim.
Baca juga: Kontribusi Petrokimia Gresik Mendukung Jatim Bangkit Mendapat Apresiasi
Berdasarkan temuan survey tersebut didapati fakta bahwa masih banyak pasar tradisional dan tempat cangkrukan sebagian besar belum menggunakan masker dan belum menjaga jarak yang aman.
Pun, saat Idul Fitri imbauan untuk bersilaturahmi sementara agar dilakukan secara virtual juga kurang maksimal. Bagi mereka silaturahmi tanpa bertemu dianggap kurang afdol.
Khofifah mengungkapkan, menuntaskan pandemi ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Butuh sinergitas bersama seluruh elemen masyarakat agar rantai penularan Covid-19 ini bisa diputus.
"Termasuk di level pemerintahan itu sendiri. Dari pusat, hingga ke level provinsi dan berlanjut ke kabupaten/kota hingga desa harus linier. Tidak bisa beda-beda dan sendiri-sendiri," tegasnya.
"Selain itu, butuh dukungan yang kuat pula dari semua elemen masyarakat. Mulai dari forkopimda, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, ulama, pengusaha, dan juga media. Intinya tidak bisa sendiri-sendiri," tambah dia.
Baca juga: Kisah Pemasar Asuransi Syariah Memaknai Profesinya
Selain mengunjungi Posko Gugus Tugas Jatim di Gedung Negara Grahadi, Presiden Jokowi juga mengunjungi Kabupaten Banyuwangi. Di Banyuwangi, Presiden Jokowi meninjau Pasar Pelayanan Publik.
Kedatangan Presiden Joko Widodo ke Jatim juga diikuti oleh sejumlah menteri diantaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menseskab Pramono Anung, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Whisnutama dan juga Kepala BNPB Doni Monardo.
Sementara itu, tercatat ada 10.532 kasus positif Covid-19 di Jawa Timur hingga Rabu (25/6). Rinciannya, 3.529 (32,56 persen) pasien sembuh, 6.151 dirawat, dan 799 meninggal.
Kota Surabaya menjadi wilayah terbanyak yang memiliki kasus Covid-19 di Jawa Timur yaitu sebanyak 5.157 (48,9 persen sementara Surabaya Raya 7.053 (66,9 persen).