jatimnow.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di hadapan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memaparkan action plan pengendalian penanganan Covid-19.
Ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk bisa mengendalikan angka penularan Covid-19 di Jawa Timur dalam waktu dua minggu ke depan.
Selain Menko Polhukam dan Mendagri, kegiatan itu dihadiri Pangkogabwilhan II Marda TNI Imran Baidirus, Kapolda Jatim Irjen Pol Mohammad Fadil Imran, Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Widodo Iryansayah, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Gresik Sambari, Plt. Bupati Nur Ahmad Syaifuddin, Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, dan beberapa Kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim.
Baca juga: Apel Terakhir, Khofifah Minta Tetap Jaga Sinergitas: Sampaikan Terima Kasih Saya
Khofifah menjelaskan, pihaknya akan membentuk tim gabungan Forkopimda Jawa Timur dan Gugus Tugas Surabaya Raya yaitu Kota Surabaya, Sidoarjo dan Gresik yang saat ini menjadi wilayah penyebaran tertinggi di Jatim dalam koordinasi Pangkogabwilhan II.
"Sesuai arahan Pak Presiden bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, maka dengan dibentuknya Tim Gabungan Surabaya Raya ini nantinya akan bisa dilakukan sharing sumber daya dan komitmen yang terukur," kata Khofifah dalam siaran pers yang diterima redaksi, Sabtu (27/6/2020).
Action plan selanjutnya, yaitu dengan terus memasifkan tes, pelacakan, isolasi hingga treatment dengan jumlah yang lebih banyak.
Salah satunya yaitu dengan menerjunkan Tim Gabungan Covid-19 Hunter Dinkes lokal khususnya di kluster utama Surabaya Raya untuk melakukan testing dan isolasi massif.
Kemudian tracing minimal 20 orang per kasus positif. Serta, penyediaan ruang isolasi yang lebih besar supaya isolasi menjadi nyaman, dalam hal ini keberadaan rumah sakit (RS) Darurat bisa dioptimalkan.
"Beban RS juga harus dievaluasi dan relaksasi, pasien ringa harus benar-benar dipisahkan. Terapi harus selalu update dengan para pakar," ujar dia.
Saat ini, terang Khofifah, mesin PCR yang ada di Jawa Timur kapasitas totalnya 2.250 tes/hari dan dalam seminggu tesnya mencapai 13.500 specimen. Minggu depan rencananya akan dimaksimalkan lagi dengan tambahan mesin PCR serta reagen sesuai kebutuhan.
Ia meneruskan, terkait prakondisi memasuki new normal maka pihaknya akan melakukan koordinasi ulang dengan tim gugus tugas provinsi dan tiga kabupaten kota untuk mempertimbangkan agar sementara tetap menutup dulu aktivitas di level krusial seperti bioskop, studio atau taman hiburan indoor dan melakukan monitor ketat.
Termasuk monitoring pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat di pasar di Surabaya Raya. Disamping itu, juga membuat zonasi tiap kecamatan berdasarkan 15 indikator epidemilogi dan tidak bisa asal membuka aktivitas.
Khofifah menambahkan, untuk meluaskan sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat pihaknya akan melibatkan ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, influencer, dan pelaku usaha dan elemen strategis lainnya.
Utamanya terkait pemakaian masker dan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Sistem support dan insentif juga perlu disediakan untuk industri masker maupun media supaya masyarakat terbiasa menggunakan masker.
"Ini penting kita lakukan, karena riset membuktikan bahwa bila 60 persen populasi menggunakan masker kain maka Rate of Transmission (RT) bisa dibawah satu dan kurva bisa turun," lanjutnya.
Baca juga: Catatan Kinerja Khofifah di Mata Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim
Di akhir, Gubernur Khofifah juga menegaskan pentingnya rencana untuk membendung rumah sakit yang overload yang dapat berdampak pada menurunnya kualitas yang dapat menyebabkan meningkatnya kematian.
Di samping itu juga rencana untuk memberikan relaksasi bagi tenaga kesehatan yang sudah mulai exhausted dalam promotif, preventif, kuratif dan tracing.
"Pada saat yang sama kami juga harus terus melakukan intervensi dampak sosial ekonomi akibat Covid-19. Karenanya, bantuan dan support dari pemerintah pusat masih sangat kami butuhkan," pungkasnya.
Penanganan Covid-19 di Surabaya Raya Harus Terintegrasi
Sementara itu, menanggapi paparan Gubernur Khofifah Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa langkah-langkah yang direncanakan sudah detail dan berbasis pada data epidemiologi. Namun demikian, masalah koordinasi dan eksekusinya yang belum maksimal hingga di lapisan masyarakat paling bawah.
Menurutnya, kondisi Surabaya Raya mirip dengan kondisi Jabodetabek yang saling berkaitan karena tidak ada batas alam diantara daerahnya.
Sehingga, jika satu daerah Surabaya misalnya tidak diselesaikan dengan baik, namun Gresik dan Sidoarjo sudah optimal maka akan terjadi ping pong, dan demikian sebaliknya. Oleh sebab itu, penanganan kasus Covid-19 di Surabaya Raya ini harus betul-betul terintegrasi.
Baca juga: Mendagri Tunjuk Adhy Karyono Gantikan Khofifah, jadi Pj Gubernur Jatim
"Untuk mengclearkan Surabaya Raya ini harus dilakukan secara terintegrasi. Sehingga daerah Surabaya Raya yakni Kota Surabaya, Gresik dan Sidoarjo yang mengkoordinasikan adalah provinsi, untuk bisa menangani Covid-19 seperti yang disampaikan Pak Presiden," kata Mendagri Tito.
Terkait upaya peningkatkan penanganan Covid-19, Mendagri Tito menyarankan, agar juga melibatkan para pebisnis atau stakeholder yang ada wilayah Jatim.
Ini penting, sebab adanya keterbatasan dari pemerintah daerah. Terlebih, dengan gotong royong maka upaya penanganan ini akan menjadi lebih cepat. Tentunya, pemerintah pusat juga akan terus mendukung kebutuhan dari pemerintah daerah.
"Teman pebisnis kita minta gerak juga, karena jika Jatim aman menjadi hijau maka akan bisa semakin cepat merecovery ekonomi," tandasnya.
Senada dengan Mendagri, Menkopolhukam Mahfud MD juga menyampaikan, bahwa langkah-langkah yang dibuat oleh Pemprov Jatim maupun daerah Surabaya Raya sudah tersusun baik dan perlu dioptimalkan untuk pelaksanaannya.
Ini penting, karena Covid-19 ini adalah fakta dan belum bisa ditaklukkan. Untuk itu, tatanan normal baru ini harus bisa dilaksanakan dengan tertib dan disiplin.
"Sinergisitas Gugus Tugas Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota ini penting untuk saling membantu dan saling mengisi jika terjadi kekosongan peran, gandeng semua stakeholder baik TNI. Polri, akademisi, bisnis, media, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta lembaga-Lembaga lain yang bisa membantu masyarakat," urai Menko Mahfud.