jatimnow.com - Sebanyak 7 anak dari keluarga bomber (terduga pelaku teroris) dirawat di pusat pelayanan terpadu (PPT) di komplek Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jatim.
Anak-anak dari keluarga terduga pelaku teror ini tidak mungkin selamanya dirawat di ruang perawatan anak. Lantas, siapakah yang berhak mengasuh anak-anak tersebut?.
Ketua Komisi Perlindungan Anak dan Ibu (KPAI) Susanto menjelaskan selain assesment bagi anak-anak tersebut. Juga diperlukan assesment terhadap siapa yang berhak mengasuh anak pasca kondisinya sehat dan pulih kembali.
Baca juga: Napi Teroris Bom Bunuh Diri Gereja di Makassar Dipindah ke Lapas Lamongan
"Perlu assesment yang komprehensif terhadap keluarga terdekat hingga derajat ke 3," kata Susanto melalui siaran persnya yang diterima jatimnow.com, Rabu (16/5/2018) malam.
Susanto meninjau langsung kondisi ketujuh anak tersebut, serta bertemu Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin, beberapa pejabat utama Polda Jatim, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemprov Jatim, serta LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), pada Rabu (16/5/2018).
Menurutnya, keluarga yang akan mengasuh bagi anak-anak itu bukan berarti dari keluarga yang mampu secara finansial.
"Bukan semata-mata mampu atau kompeten dalam mengasuh anak dalam arti teknis," katanya.
Baca juga: Bom Meledak di Kabul Afghanistan, 60 Warga dan 13 Tentara AS Tewas
Tapi yang diutamakan adalah keluarga yang akan mengasuhnya dari keluarga terdekat dan tidak memiliki paham radikal.
"Namun, harus dipastikan keluarga terdekat yang mendapatkan hak mengasuh anak adalah orang yang tidak memiliki pemahaman yang radikal," ujarnya.
Karena jika ini tidak dipastikan sangat membahayakan anak-anak tersebut.
"Kita harus selamatkan ke 7 anak tersebut agar kelak menjadi generasi yang hebat dan cinta tanah air," jelasnya.
Baca juga: 2 Perempuan yang akan Ledakan Bom Bunuh Diri di Turki Dilumpuhkan
Reporter: Jajeli Rois
Editor: Arif Ardianto