jatimnow.com - Pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Kris Nugroho menilai terus mundurnya pengumuman calon PDI Perjuangan (PDIP) untuk Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya bisa merugikan partai berlogo banteng moncong putih itu.
"Saya nggak tahu apakah di internal PDIP ada masalah komunikasi yang tidak singkron antara DPC, DPD, DPP atau tidak. Tapi konsekuensi mundurnya atau tertundanya pengumuman calon PDIP untuk Pilwali Surabaya, jelas saya analisa sebagai dosen politik, dampaknya semakin lama semakin ditunda akan membuat kerugian politik," ujar Kris Jumat (28/8/2020).
Kris yang juga staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unair ini menerangkan, kerugian politik yang akan dialami PDIP itu bisa terjadi ketika semakin mengulur waktu pengumunan rekomendasi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya.
Baca juga: Machfud Arifin Ikhlas dan Doakan Eri Cahyadi-Armudji
"Di antaranya adalah sosialisasi terhadap nama calon tidak bisa dimulai maksimal. Karena apa, kalau diumumkan pada masa tahapan pendaftaran 4-6 September atau mendekati tanggal 3-4 September, itu mendadak. Dan akan menimbulkan dampak psikologi yang merugikan pengurus di DPC. Karena persiapan mereka untuk menerima pasangan calon itu mendadak," terangnya.
"Padahal DPC punya aspirasi dari bawah. Tapi aspirasi tidak diakomodasi oleh DPP akan menimbulkan beban psikologi. Walaupun toh pada akhirnya diumumkan, tapi psikologi membuat DPC terombang-ambing," tambahnya.
Menurutnya, dengan belum ditunjuknya pasangan calon dari PDIP di Pilwali Surabaya 2020, maka calon yang diusung PDIP akan kalah dengan calon wali kota yang sudah diusung koalisi 8 partai yaitu Machfud Arifin.
Baca juga: Kuasa Hukum MAJU Sayangkan Dana Kampanye Erji Nol Rupiah Tak Ditindak
"Ya karena sudah terlambat. Momen politiknya sudah berkurang. Kalau sejak dua bulan lalu PDIP sudah mulai gencar mensosialisasikan calonnya dan tinggal hari ini digedok saja, maka sudah calon dari PDIP ini sudah dikenal masyarakat," papar Kris.
"Coba dilihat berita-berita di media massa, MA (Machfud Arifin) sudah jalan ke mana-mana. Namanya sudah dikenal di masyarakat. Meresmikan ini, jalan sehat, turun ke kampung, itu kan kredit poin bagi MA," terangnya.
Kris menegaskan kembali, Kota Surabaya menjadi partaruhan politik. Jika DPP PDIP keliru mengambil keputusan dan kalah, efek kekalahannya juga besar.
Baca juga: Kuasa Hukum MAJU Sebut Keterlibatan Risma Telah Terungkap dalam Sidang
"Kalah akan menimbulkan kekecewaan. Kemudian menggerakkan mesin politiknya untuk loyal lagi dan militan di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan sulit," terangnya.
"Siapa yang bisa menjamin (suara kemenangan) PDIP di 2024 untuk Surabaya. Peta politik di 2024 bisa jadi sudah berbeda," tandas Kris.