jatimnow.com - Setelah menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-9 dari BPK RI pada Juni 2020, Provinsi Jawa Timur berhasil masuk daerah dengan kategori penerima WTP minimum 5 kali berturut-turut dari Kementerian Keuangan RI.
Penghargaan diserahkan secara virtual oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020, Selasa (22/9/2020) pagi.
Selain Provinsi Jawa Timur, penghargaan yang sama juga diberikan kepada beberapa daerah lain, yaitu Banyuwangi, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jombang, Kabupaten Madiun, Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Sidoarjo, Tuban, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Mojokerto dan Kota Surabaya.
Baca juga: Pemkot Pasuruan 3 Kali Berturut Raih Opini WTP BPK
Total ada 22 kabupaten dan kota yang tercatat 5 kali berturut-turut meraih WTP. Sehingga Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan daerah terbanyak peraih WTP 5 tahun berturut-turut yaitu sebanyak 23 daerah. Disusul Jawa Barat 18 daerah dan Jawa Tengah 17 daerah.
Di samping itu, Kota Blitar juga berhasil masuk ke dalam ketegori daerah penerima penghargaan Opini WTP 10 kali berturut-turut oleh BPK RI.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan rasa syukur dan terimakasihnya kepada ASN pemprov, pemkab dan pemkot yang sudah bekerja keras. Dia berharap predikat yang diterima ini dapat menambah semangat seluruh jajaran untuk bekerja dan melayani masyarakat lebih baik lagi.
Baca juga: Pemkot Mojokerto Raih WTP 9 Kali Berturut-turut
"Ini menjadi pelecut kami untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan Provinsi Jatim. Begitu juga kabupaten dan kota. Tidak hanya efektif, tapi juga efisien, akuntable dan transparan," terang Gubernur Khofifah dalam siaran pers yang diterima redaksi, Rabu (23/9/2020).
"Tanggung jawab kita berat. Tanpa diringi komitmen, integritas, profesionalitas dan transparansi tata kelola, maka penghargaan WTP ini tidak akan bisa kita raih," tambahnya.
Sementara Menteru Keuangan Sri Mulyani dalam arahannya menyampaikan rasa terima kasih atas kerja keras semua lembaga pemerintahan baik dari kementerian pusat hingga daerah, utamanya dalam hal ketertiban akuntansi dan laporan keuangan.
Baca juga: Tujuh Tahun Berturut-turut Pemkab Trenggalek Pertahankan Opini WTP dari BPK RI
Sri Mulyani mengingatkan, walaupun di tengah Pandemi Covid-19 ini banyak yang dilakukan secara work from home (WFH), semua laporan harus tetap menjaga prinsip transparansi.
"Walaupun WFH, kualitas akuntabilitas keuangan negara tidaklah menurun. Percepatan tetap harus dijalankan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip transparansi," tutur Sri Mulyani.
Dengan demikian Sri Mulyani berharap laporan APBN maupun APBD 2020 bisa terus terjaga kevalidannya hingga saat ini.