jatimnow.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritisi Pemerintah Kota Blitar lantaran masih ditemukanya bahan kimia non pangan pada makanan dan minuman yang dijual pedagang.
Pemerintah dinilai kurang optimal dalam memberikan pembinaan, sehingga dari tahun ke tahun, produk makanan dan minuman yang mengandung bahan kimia non pangan masih ditemukan.
"Pemerintah harusnya lebih optimal dalam melakukan tindakan preventif. Misalnya yang sebelum berjualan di data dulu, karena ini temuannya beda penjual," ujar Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Blitar Raya Dadik Wahyudi,Selasa (22/05/2018).
Baca juga: Misteri Penyebab Lubang di Dasar Sungai Kaliasat Blitar Terungkap
Baca juga: Waduh, Makanan Takjil di Blitar Mengandung Formalin hingga Boraks
Lebih lanjut, Dadik mengatakan, sebelum para pedagang diperkenankan berjualan di Pasar Takjil Tumpah di Jalan Ahmad Yani, Pemerintah melalui dinasnya diharap melakukan pendataan terlebih dahulu.
Pendataan yang dimaksud untuk menjaga dan mengawasi para pedagang yang sebelumnya terbukti menjual makanan dan minuman yang mengandung kimia berbahaya.
Baca juga: BPBD Kabupaten Blitar Selidiki Lubang Misterius di Sungai Kalisat
"Pedagangnya sekarang berbeda. Mungkin Disperindag bisa mendata dulu," terang dia.
Dalam sidak kedua tersebut, tim TKP2MO kembali menemukan kerupuk yang positif boraks meski ada beberapa yang negatif kimia non pangan.
Menurutnya, pembinaan dan pengawasan tak cukup jika dilakukan hanya di tingkat pedagang saja. Distributor dan penyedia makanan juga harus mendapatkan pengawasan.
Baca juga: Unisba dan Untag Surabaya Kolaborasi Atasi Masalah Sampah dengan Cara Ini
"Inikan ada rentetannya. Jadi pedagang itu kebanyakan beli. Distributornya juga harus dibina juga," pungkasnya.
Reporter: CF Glorian
Editor: Arif Ardianto