jatimnow.com - Kementerian Sosial akan membagikan beras akumulasi bantuan Agustus, September, Oktober 2020 kepada warga Surabaya. Setiap bulannya, warga menerima bantuan beras 15 kilogram.
Terkait pembagian beras secara akumulasi di bulan Oktober 2020 ini, nggota DPRD Surabaya Imam Syafi'i berharap bantuan beras tersebut tidak dimanfaatkan pemkot untuk kepentingan Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya 2020.
"Kami mendapatkan informasi bahwa besok Rabu (7/10) ibu wali kota mengundang Menteri Sosial untuk menghadiri launching program bantuan sosial beras. Serta koordinasi pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di Surabaya," ujar Imam, Selasa (6/10/2020).
Baca juga: Monitoring Penyaluran Bantuan Beras, Plt Bupati Sidoarjo Minta Kades-Camat Teliti
Imam anggota Komisi A DPRD Surabaya ini berharap jangan sampai bantuan dari uang rakyat melalui Kementerian Sosial dimanfaatkan oleh pihak-pihak untuk kepentingan Pilwali Surabaya 2020. Mengingat pesta demokrasi di Kota Pahlawan saat ini sudah memasuki tahapan kampanye.
"Jangan sampai bantuan dari negara untuk masyarakat kurang mampu dijadikan alat politik. Jangan sampai dengan bantuan dari negara itu, masyarakat kurang mampu diarahkan untuk memilih salah satu calon wali kota," tuturnya.
Imam menyebut bahwa Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara merupakan kader PDI Perjuangan (PDIP) yang juga pernah menjadi Wakil Bendahara PDIP Tahun 2010.
Sedangkan, lanjut Imam, di Pilwali Surabaya 2020, PDIP mengusung Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Eri Cahyadi-Armudji (Erji).
"Kita patut mencurigai, karena menterinya saat ini dari partai politik yang kebetulan sama dengan partainya dari wali kota Surabaya. Pasangan calon nomor urut 1 juga partainya sama dengan Mensos dan wali kota," tambah Politisi Partai NasDem ini.
Sementara Ketua DPD Partai Golkar Surabaya Arif Fathoni menilai, sejak awal penanganan dampak Pandemi Covid-19 terhadap sosial, ekonomi, kemiskinan di Surabaya tidak berbasis kemanusiaan, tetapi ada kepentingan untuk kontestasi Pilwali Surabaya 2020.
"Ketika pada masa awal Pandemi Covid-19 di bulan Maret, April, Mei, masyarakat Surabaya begitu terdampak dan terpukul. Banyak masyarakat yang dirumahkan, banyak masyarakat yang kesulitan ekonomi karena mereka tidak bisa bekerja lagi. Pemkot Surabaya tidak segera mendistribusikan anggaran dari APBD sebesar Rp 164 miliar untuk kepentingan sembako bagi 260 ribu KK dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Padahal saat itu dampak Covid-19 begitu nyata," terang Fathoni.
Baca juga: Bantuan 3,6 Ton Beras Diberikan untuk Warga di 3 Kelurahan Kota Probolinggo
"Artinya, kalau Pemerintah Kota Surabaya komitmen terhadap kemanusian, mestinya sejak April, Mei, Juni sudah didistribusikan kepada rakyat yang membutuhkannya, karena anggarannya sudah ada. Rakyat luwe (lapar) segera diberikan sembako, wong anggarannya ada kok," tambahnya.
Mantan jurnalis yang biasa disapa Toni ini menerangkan tentang ajaran dari Presiden RI ke 4 almarhum KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
"Ajaran dari Gus Dur bahwa di atas politik ada nilai-nilai kemanusian. Jangan sampai ajaran Gus Dur ini dibalik, di atas kemanusiaan ada nilai-nilai poltik," pintanya.
Toni yang juga anggota Komisi A DPRD Surabaya ini meminta kepada semua pihak untuk mengawasi, jangan sampai bantuan dari negara yang bersumber dari uang rakyat, petani, tukang becak tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan di Pilwali Surabaya 2020.
"Saya yakin jika ada 10 orang dari petani, tukang becak, nelayan yang membayar pajak, kemudian ditanya danannya digunakan untuk kepentingan politik kepentingan pilwali. Dari 10 orang, ada 9 orang tidak mengikhlaskannya. Karena mereka sudah menanggung beban ekonomi," tambah dia.
Baca juga: Bapanas Gelontor 2.879.620 Kg Beras di Kabupaten Probolinggo Tekan Inflasi
"Berbeda ketika Pak Machfud Arifin (calon wali kota Surabaya nomor urut 2) bersodaqoh, memberikan bantuan beras ke masyarakat yang terdampak ekonominya karena pandemi Covid-19. Itu upaya untuk meringankan beban masyarakat dari uang pribadinya beliau," tutur Toni.
Di saat rakyat sudah bersusah payah berdiri dan bertahan melawan pandemi, tiba-tiba bantuan mau dicairkan.
"Masyarakat bisa menilai. Mana yang tulus urusan kemanusian dan mana yang tidak," paparnya.
Sementara Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara belum merespon saat dikonfirmasi terkait rencana acara pembagian beras bantuan sosial (BSB) yang dihadiri Wali Kota Risma dan Mensos Juliari Batubara.
Hingga pukul 15.35 Wib, Selasa (6/10/2020), Febri belum merespon konfirmasi yang dilakukan jatimnow.com melalui sambungan telepon.