jatimnow.com - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur menilai rencana kegiatan lauching program bantuan sosial beras dari Kementerian Sosial tersebut bagus namun rentan dengan penyalahgunaan.
"Kita perlu menjaga Ibu Risma sebagai wali kota agar mengakhiri jabatannya dengan indah. Oleh karena itu agar tidak ada fitnah apapun, ya mau gimana lagi, beliau adalah petugas partai yang juga sedang mengusung calon," kata Ketua KIPP Jawa Timur, Novli Bernado Thyssen dalam siaran pers yang diterima redaksi, Rabu (7/10/2020).
"Pertemuan ini seyogyanya terbuka dapat diakses wartawan, dan jelas indikator maupun variabel yang digunakan untuk membagikan bantuan tersebut," imbuhnya.
Baca juga: Pantau Pilwali Surabaya 2020, 422 Relawan KIPP Diterjunkan
Menurutnya, pemberian bantuan sosial tersebut harus tepat sasaran. Masyarakat yang menerima bantuan tersebut haruslah masyarakat yang sungguh membutuhkan dan telah terdata dengan baik melalui analisa sosial dan kesejahteraan.
Baca juga: Laporan Pengawas Pemilu Korban Teror Diterima Polisi
"KIPP mengimbau masyarakat untuk turut serta memantau pendistribusian bantuan bantuan sosial tersebut, jangan sampai lalu kemudian pemberian bantuan sosial beras tersebut disisipi dengan kepentingan agenda kampanye Pilwali Surabaya. Karena kita ketahui bersama bahwa saat ini telah memasuki tahapan kampanye pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya," tandasnya.