jatimnow.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arief Fathoni meminta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) turun untuk menyelidiki atau memelototi aparatur sipil negara (ASN) maupun organisasi peringkat daerah (OPD) di Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Hal itu disampaikan Arief Fathoni setelah pihaknya mendapat laporan dari masyarakat terkait dugaan beberapa OPD Pemkot Surabaya membantu Calon Wali Kota Eri Cahyadi untuk memenuhi kebutuhan dan keluhan warga.
Menurutnya, beberapa kali bantuan itu turun atas permintaan Eri Cahyadi kepada Kepala Dinas OPD Pemkot Surabaya. Arief Fathoni menyebut kepala OPD yang mau diperintah Eri Cahyadi untuk membantu merealisasikan keluhan dan kebutuhan warga, adalah sebuah pelanggaran.
Baca juga: Machfud Arifin Ikhlas dan Doakan Eri Cahyadi-Armudji
"Situasi ini sudah kita duga pasti terjadi. Makanya waktu pengesahan APBD 2020, kita ingatkan Bu Risma untuk komitmen tidak menggunakan APBD untuk kepentingan kontestasi. Tapi dengan adanya laporan masyarakat, kita simpulkan Risma diduga melakukan abuse of power, menyalahgunakan wewenang, menggunakan APBD untuk kepentingan suksesi calon penerusnya," ungkap Arief Fathoni, Minggu (18/10/2020).
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD II Golkar Kota Surabaya ini mengajak masyarakat untuk melakukan pembangkangan dan perlawanan terhadap Pemkot Surabaya sepanjang sesuai norma aturan yang diperbolehkan. Mereka harus menolak APBD digunakan untuk suksesi Eri-Armudji.
"Bawaslu juga harus pro aktif. Panwascam tidak hanya datang ke tempat acara untuk melihat jumlah peserta sesuai aturan atau ngak," ujar Toni-sapaan akrabnya.
Sementara Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya, Mahfudz juga mengutuk keras Wali Kota Tri Rismaharini (Risma) yang dinilainya tidak netral dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya 2020. Dia menyebut beberapa kepala OPD diduga membantu Eri.
Baca juga: Kuasa Hukum MAJU Sayangkan Dana Kampanye Erji Nol Rupiah Tak Ditindak
"Pemkot nggak netral, sudah memihak dari awal, mereka mendukung paslon 1," ujarnya.
Politisi PKB ini memandang banyak bantuan Pemkot Surabaya turun di masa kampanye. Tentu saja masyarakat akan menilai bantuan itu menjadi sarana politik Risma untuk mensukseskan Eri-Armudji.
"Atas nama pemkot, tapi hakikatnya itu membantu Eri. Bu Risma nggak netral," tegasnya.
Menurut Mahfudz, desakan agar Komisi ASN turun ke Surabaya ini sangat berdasar. Sebab menurutnya, semua program pemkot dikeluarkan di masa kampanye pilkada seperti saat ini.
Baca juga: Kuasa Hukum MAJU Sebut Keterlibatan Risma Telah Terungkap dalam Sidang
Tidak hanya itu, lanjutnya, terdapat sejumlah daerah yang didatangi paslon nomor urut 1, apa yang menjadi permintaan warga langsung ditindaklanjuti oleh dinas terkait di Pemkot Surabaya.
"Seperti pemberian bibit yang langsung dibantu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Begitu juga permintaan penerangan jalan umum dan pergantian lampu LED, DKRTH Surabaya langsung turun tangan," tambah dia.
Bahkan beredar foto sejumlah orang dengan gaya satu jari berada di depan mobil DKRTH yang sedang menganti lampu diduga menunjukan dukungan pada paslon nomor satu.