OPD

Selanjutnya melonjak tajam menjadi 144 kasus pada 2022 dan 161 kasus pada 2023.

"Dari hasil diskusi, banyak isu-isu yang tentunya perlu menjadi perhatian bagi saya," kata Iwan.

Terdapat sejumlah rencana dalam pengelolaan aset tersebut.

"Mudah-mudahan segala prestasi yang sudah kita raih tahun sebelumnya juga dapat diraih ke tahun berikutnya dan ini adalah ujian kita tahun 2024," kata Adhy.

Kakanwil Kemenkumham Jatim, Heni Yuwono berharap OPD dapat menjalankan tahapan pelaksanaan untuk pemenuhan indikator P2HAM.

Berikut rincian formasi yang tersedia.

Kepala BKPSDM, Andi Susetyo, beberkan alasan 4 penerima SK PPPK tak dilantik.

Diantaranya 2 jabatan pimpinan tinggi pratama dan 48 jabatan administrator dan pengawas.