jatimnow.com - DPRD Kabupaten Pasuruan membahas penyebab banjir bandang luapan Sungai Pulungan dan penanganan pascabencana, Senin (8/2/2021).
Rapat dengar pendapat itu dihadiri para kepala dinas di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas dan Kepala UPT Wilayah Sungai Welang Pekalen.
"Yang mengemuka, penyebab banjir luapan sungai di Kepulungan itu adalah karena sumbatan. Tapi saya mencurigai ada faktor lain yang bisa memicu banjir. Bisa jadi adanya tambang di bangunan hulu mengurangi resapan air. Sehingga air hujan mengalir tak terserap ke sungai, hingga akhirnya memicu banjir," jelas Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Pasuruan, Andri Wahyudi.
Baca juga: BPBD Distribusikan Logistik untuk Warga Terdampak Banjir Pasuruan
Sementara PPK Ops SDA 4 BBWS Brantas, Arianto berpendapat tentang kerusakan di hulu sungai juga bisa dimungkinkan menjadi salah satu dampak terjadinya banjir di Sungai Pulungan.
"Berdasarkan dari pengamatan yang ada, memang banjir tersebut dipengaruhi sumbatan pada Sungai Kepulungan. Kemungkinnan juga karena ada kerusakan lahan di bagian atasnya. Karena memang di bagian hulu, banyak kerusakan. Tapi kami tidak tahu lagi, karena hal tersebut memang musibah," tambahnya.
Sementara Kepala UPT Ops WS Welang Pekalen Pasuruan, Novita Andriyani menganalisis jika potensi kejadian banjir serupa di Sungai Pulungan bisa dimungkinkan kembali terjadi, mengingat banyaknya sampah di sungai itu.
Baca juga: Banjir di Pasuruan Makin Parah, 2 Warga Meninggal Dunia
Salah satu solusinya, lanjut dia, di atas tanggul sungai bisa dialukan pemasangan parapet.
"Potensi kejadian serupa bukan tidak mungkin akan terjadi lagi. Makanya, apa yang bisa kami lakukan bersama, sesuai tupoksi masing-masing mari dilakukan. Misalnya pemasangan parapet atau yang lain," tambah Novita.
Baca juga: Banjir Melanda Kabupaten Pasuruan, Sebagian Warga Mengungsi
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, Saifullah Daman Huri menyatakan bahwa rapat tersebut menghasilkan tiga keputusan.
"Mengantisipasi kejadian serupa di masa yang akan datang. Saya mohon koordinasinya yang baik. Baik itu kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi atau Pemkab, seperti normalisasi, pemasangan early warning system, bronjong dan parapet. Kedua, bansos tetap diupayakan sesuai kebutuhan masyarakat. Ketiga adalah recovery dan restrukturisasi bangunan rumah terdampak banjir," tandas Saifullah.