jatimnow.com - Bantuan bagi warga di Surabaya yang terdampak pandemi Covid-19 terus mengalir. Berbagai instansi baik swasta dan pemerintah bergotong royong meringankan beban masyarakat tersebut.
Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), menyebutkan penerima manfaat program Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2021 di Kota Pahlawan sebanyak 262.900 KPM (keluarga penerima manfaat). Sedangkan untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) non-PKH, sebanyak 25.429 KPM.
"Kami terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu meringankan beban masyarakat Surabaya. Pandemi Covid-19 memang berat. Tapi jika kita bergotong royong untuk saling meringankan beban, pasti kita aka melalui pandemi ini bersama-sama dengan baik,” ujar Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Khusnul Khotimah, Minggu (22/8/2021).
Baca juga: 2 Penghargaan Otoda Diharapkan jadi Cambuk Pembangunan Surabaya
Menurutnya, dari jumlah 262.900 KPM, yang telah menerima bantuan sebanyak 46 persen. Kemudian sisanya, 53,90 persen dalam proses.
Sedangkan jika dilihat dari jumlah kelurahan, dari 154 kelurahan, 71 kelurahan sudah tersalurkan dan 83 kelurahan dalam proses penyaluran.
Baca juga: DPRD Ingin Proyek Penanganan Banjir Surabaya Rampung Agustus 2024
Mengenai pelibatan lurah, camat dan tokoh masyarakat dalam distribusi bantuan tambahan 10 kilogram beras/KPM dari Bulog yang juga menggandeng DNR Corporation (DNR Logistik), politisi dari fraksi PDI Perjuangan ini berharap memperhatikan protokol kesehatan (prokes) yang tertib.
"Jangan sampai niat kita bagus memberikan bantuan, tapi justru membahayakan karena tidak taat prokes. Akhirnya menciptakan kluster baru Covid-19. Siapapun yang memberikan bantuan kepada masyarakat, harus memperhatikan proses. Kita tidak boleh lengah," ujar Alumnus UIN Sunan Ampel Surabaya itu.
Baca juga: Terima 2 Penghargaan dari Presiden, DPRD Surabaya Apresiasi Kinerja Pemkot
"Semua pihak harus menjaga tren penurunan penyebaran Covid-19 ini. Kita berharap bulan depan Surabaya masuk zona kuning. Semua itu bisa tercapai jika saling menjaga, mengingatkan dan menerapkan prokes yang ketat," tandasnya.