jatimnow.com - International Union for Conservation of Nature (IUCN) telah menetapkan komodo, spesies kadal endemik di Indonesia, sebagai fauna terancam punah (endangered) dalam kongres yang digelar di Prancis pada akhir pekan lalu.
Menurut IUCN, perubahan iklim yang memicu kenaikan permukaan laut berpotensi mengurangi habitat yang cocok bagi komodo setidaknya 30 persen dalam 45 tahun ke depan.
Spesies komodo sendiri berhabitat asli di sejumlah pulau yang masuk ke dalam area konservasi Taman Nasional Komodo. UNESCO juga telah menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai situs warisan budaya dunia.
Baca juga: 29 Bayi Komodo Menetas di KBS, Koleksinya Bertambah jadi 134 Ekor
Meski subpopulasi komodo di area konservasi tersebut cenderung terjaga, IUCN menaruh perhatian pada komodo yang berada di luar wilayah konservasi seperti Flores.
"Komodo di luar kawasan lindung di Flores juga terancam kehilangan habitat yang signifikan akibat aktivitas manusia yang terus berlangsung," tulis IUCN dikutip dari halaman resminya pada Senin.
Dihubungi secara terpisah, Peneliti komodo dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Evy Ayu Arida mengatakan penetapan status terancam punah semestinya menjadi pengingat bagi Indonesia untuk lebih berhati-hati mengelola keberlangsungan komodo.
Populasi komodo, kata dia, pada dasarnya memang kecil dan terbatas namun jumlahnya masih cenderung stabil dalam lima tahun terakhir.
Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan terdapat sekitar 3 ribu ekor komodo di Indonesia dengan konsentrasi terbanyak di Pulau Komodo dan Pulau Rinca.
Namun, dampak perubahan iklim yang kian nyata dan kenaikan permukaan air laut bisa berimbas langsung mengingat komodo merupakan spesies dataran rendah yang hanya bisa hidup pada ketinggian kurang dari 900 meter di atas permukaan laut.
"Kekhawatiran ini beralasan karena apabila pemanasan global terjadi, maka harus dilakukan penyelamatan populasi komodo," kata Evy kepada Anadolu Agency, Senin (6/9).
Dia menuturkan subpopulasi komodo yang paling terancam dengan kenaikan permukaan laut ini adalah yang berhabitat di pulau-pulau kecil seperti Nusa Konde dan Gili Motang.
"Pulau-pulau itu ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan Pulau Rinca dan Komodo, sehingga garis pantainya dekat dan ini (kenaikan permukaan laut) menjadi ancaman yang serius,” tutur dia.
Selain perubahan iklim, Evy mengatakan komodo juga menghadapi sejumlah ancaman lain yang dapat menurunkan populasinya terutama pada subpopulasi komodo di luar area konservasi.
Populasi komodo juga terancam ketika habitatnya, juga habitat dari hewan-hewan yang menjadi mangsanya, beralih fungsi akibat aktivitas manusia.
Sejumlah kajian menunjukkan bahwa fosil komodo ditemukan di Pulau Flores bagian tengah hingga Pulau Timor, namun saat ini hanya ditemukan di sejumlah pulau-pulau kecil di wilayah Flores dan yang terbanyak di Pulau Rinca serta Pulau Komodo.
“Seperti di Pulau Flores itu ketersediaan mangsa dan habitatnya itu semakin berkurang dengan adanya pemekaran kabupaten dan pemekaran desa,” papar Evy.
Subpopulasi komodo juga rentan mengalami ‘genetic drift’ sehingga terancam terkena penyakit yang dapat berujung pada kepunahan.
Baca juga: Kado Pelindo III di HJKS ke-728 dengan Menjadi Orang Tua Asuh Satwa Komodo
Oleh sebab itu, Evy mengatakan penting untuk memiliki data terkait kecenderungan genetik dari populasi komodo yang ada.
"Sehingga ketika ada penyakit atau ancaman perubahan iklim, kita tahu ada gen yang siap melanjutkan keberlangsungan populasi tersebut,” tutur dia.
Pengembangan Taman Nasional Komodo tidak boleh ganggu habitat
Terkait rencana pemerintah membangun infrastruktur penunjang wisata terintegrasi di Taman Nasional Komodo, Evy mengatakan hal itu dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu habitat komodo dan sifatnya hanya merevitalisasi sarana dan prasarana yang sudah ada.
“Revitalisasi ini bisa dilakukan di area yang komodonya sudah terbiasa dengan kunjungan turis. Yang saya tekankan, pembangunannya jangan sampai melebar ke daerah yang seharusnya dilindungi populasi komodonya,” ujar dia.
Pembangunan di Taman Nasional Komodo ini merupakan bagian dari penataan kawasan strategis pariwisata nasional. Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo merupakan salah satu destinasi pariwisata super prioritas.
Pembangunan sarana pariwisata tersebut mencakup perbaikan Dermaga Loh Buaya, pengaman pantai, jalur akses setinggi dua meter, tempat penginapan para ‘ranger’, serta pos penelitian dan pemantauan habitat komodo.
Rencana ini kemudian menuai kritik dan penolakan dari masyarakat dan aktivis lingkungan karena dianggap menjadi lahan bisnis investasi pariwisata.
UNESCO juga sempat meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan sementara pembangunan sarana pariwisata di situs warisan dunia tersebut, juga meminta Indonesia mengajukan revisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang akan ditinjau oleh IUCN.
Baca juga: BKSDA Lepasliarkan 6 Komodo ke NTT Hasil Perdagangan Satwa Ilegal
Menanggapi hal ini, Evy merekomendasikan agar pemerintah membentuk pusat kajian dan penelitian terkait komodo yang melibatkan masyarakat setempat sebagai landasan kebijakan.
Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengklaim pembangunan di Taman Nasional Komodo hanya sebatas perbaikan fasilitas ‘yang sudah rapuh’ dan tidak ada pembangunan besar-besaran.
“Diskusinya di masyarakat kan ada pembangunan besar-besaran. Kami pastikan tidak seperti itu,” ujar Sandiaga melalui konferensi pers virtual, Senin.
Sandiaga juga mengklaim pembangunan telah sesuai dengan Amdal dan pemerintah akan mengembangkan Taman Nasional Komodo sebagai destinasi berbasis konservasi.
Indonesia juga tengah menyiapkan dokumen dan revisi Amdal dari pembangunan ini untuk diserahkan kepada Unesco.
Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama jatimnow.com dengan Republika.co.id. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab Republika.co.id