jatimnow.com - DPRD dan Pemkot Surabaya telah menetapkan APBD Perubahan (APBD-P) 2021 dengan kekuatan anggaran Rp 8,9 Triliun yang digedok dalam rapat paripurna.
Fraksi PSI secara umum mengevaluasi lima poin penting tentang kinerja Pemkot Surabaya.
Pertama, lemahnya gairah pengelolaan PD Pasar Surya dan PD Rumah Pemotongan Hewan, sehingga kinerjanya masih di bawah target yang ditetapkan.
Baca juga: Program Makan Siang Gratis Diminta Libatkan UMKM di Surabaya
"Fraksi PSI akan terus mendorong kedua BUMD ini untuk mengidentifikasi pos-pos yang berpotensi dapat meningkatkan pendapatan. Diharapkan kedepannya penarikan retribusi seperti untuk iuran perpasaran, parkir, izin-izin, dan pengembangan pasar dapat beralih ke platform digital," ujar Ketua Fraksi PSI DPRD Surabaya, Tjutjuk Supariono kepada jatimnow.com, Kamis (30/9/2021).
Kedua, penyelesaian kajian dan perancangan tambahan RSUD untuk wilayah timur dan selatan. Tahapan administrasi dan rancangan harapannya dapat dituntaskan tahun ini, sehingga pembangunan fisik dapat mulai dikerjakan tahun depan.
"Mengingat Pandemi Covid-19 cukup membuka mata bahwa fasilitas kesehatan di Surabaya 'kurang' memadai," tegasnya.
Ketiga, menyusutnya anggaran untuk kegiatan dan pelatihan kepemudaan, seperti pengembangan kompetensi SDM ekonomi kreatif, peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader kabupaten/kota, peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula, serta kerjasama dengan sektor swasta terkait lembaga pelatihan kerja (LPK).
Baca juga: Usulan DPRD Untuk Kemajuan Pendidikan Surabaya
"Masing-masing kegiatan ini menunjukkan kinerja yang belum optimal. Hal ini dilihat dari penyerapan anggaran yang masih di bawah 13 persen sampai dengan Agustus 2021," lanjutnya.
Keempat, kurangnya inisiatif Disnaker dalam perluasan kerjasana kepada perusahaan-perusahaan di Surabaya, sehingga serapan tenaga kerja dari warga Kota Pahlawan masih minim.
"Sehubungan dengan pelatihan kerja, kami mencatat bahwa masih banyak peserta pelatihan yang belum sepenuhnya direkomendasikan kepada perusahaan untuk menjadi tenaga kerja. Maka, kami mengimbau agar Disnaker dapat memperluas kerjasama dengan perusahaan untuk memaksimalkan penempatan tenaga kerja. Di samping itu, kami juga meminta Pemkot agar dapat melibatkan teman-teman disabilitas ini dalam kegiatan-kegiatan kepemudaan dan kewirausahaan," katanya.
Baca juga: DPRD Ingin Pengembangan RS Surabaya Selatan Dipercepat
Kelima, terkait Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, tercatat kegiatan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup, serta penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan yang masih kurang.
Padahal, masing-masing itu anggarannya naik dari sebelumnya Rp 199 juta menjadi 1,7 Miliar. Dan untuk kegiatan kedua dari Rp 1,1 Miliar menjadi 2,1 Miliar. Sementara, realisasi anggarannya masih kurang dari 50 persen.
"Kami mendorong agar kinerja dinas dapat terus digenjot, sehingga capaian realisasi untuk kedua kegiatan ini dapat maksimal di akhir tahun. Kami juga berharap pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian meningkat dibandingkan tahun lalu," tandasnya.