Surabaya - Kader Nahdlatul Ulama (NU) yang juga Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie (Gus Choi) mengharapkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) hasil Muktamar ke-34 NU di Lampung, tidak merangkap jabatan di partai politik (parpol) atau menjadi pengurus di ormas lain.
Tujuannya, kata Gus Choi, agar kerja pengurus PBNU bisa lebih efektif dan bisa berkonsentrasi secara maksimal. Terlebih independensi PBNU pun harus dijaga kenetralannya dari campur tangan perpolitikan.
"Agar PBNU independen dan mandiri. Tidak terkontaminasi dan terpapar oleh virus permainan politik dan kepentingan busuk dari luar, baik langsung maupun tidak langsung," ujar Gus Choi dalam keterangan yang diterima jatimnow.com, Kamis (9/12/2021).
Baca juga: KH Miftahul Akhyar Terpilih Jadi Rais Aam PBNU
Ia juga meminta agar distribusi kader NU dijaga dengan baik.
"Dua puluh tahun telah terjadi boming kader NU yang bergelar sarjana S1, S2, S3, bahkan profesor dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu. Mereka lulus dari berbagai universitas baik dalam negeri maupun luar negeri. Dari timur tengah maupun dari barat. Mereka semua sudah siap berkontribusi kepada NU dengan porsinya masing masing," jelasnya.
Baca juga: Muktamar Ke-34, Ketua Muslimat NU Minta Percepatan Transformasi Bidang Dakwah
Apalagi hingga monopoli jabatan, yang menyebabkan perpecahan ditubuh NU.
"Karena itu, mulai periode ke depan jangan ada lagi monopoli peran dan jabatan. Sekarang ini di PBNU, di MUI, di partai tampaknya orangnya sama. Itu lagi, itu lagi, seolah NU tidak punya kader," lanjutnya.
Baca juga: Pembukaan Muktamar Ke-34, Sadad : NU Harus Menjadi Komando Peradaban Dunia
Gus Choi menegaskan, Pengurus PBNU harus netral. NU merupakan organisasi para ulama yang harus suci dari praktik-praktik politik. Tokoh NU layaknya seorang negarawan, pengusaha, teknokrat, profesional dan aktifis, sehingga tidak menghidupi diri dan dapurnya dengan NU.
"Sedangkan kader NU yang mengabdi di luar NU sesekali bisa diundang untuk silaturahmi membahas berbagai isu strategis baik terkait keagamaan maupun kebangsaan dan kerakyatan," tegasnya.