Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menempuh dua pendekatan untuk membenahi persaingan usaha di industri kelapa sawit. Pertama, pendekatan melalui upaya penegakan hukum untuk memberikan efek jera atas pelaku usaha yang melakukan pelanggaran undang-undang. Kedua, upaya pemberian saran dan pertimbangan bagi kebijakan pemerintah untuk menjamin adanya persaingan usaha yang sehat.
Kedua tindakan ditempuh KPPU dalam menyikapi persoalan tingginya harga dan kelangkaan minyak goreng sejak awal 2022. Hal itu mengemuka dalam kegiatan Forum Jurnalis yang diselenggarakan KPPU secara luring di Kantor Pusat KPPU Jakarta, Selasa (29/3/2022)
Sebagaimana diketahui, KPPU telah mulai melakukan proses penegakan hukum sejak 26 Januari 2022 guna menemukan alat bukti adanya dugaan pelanggaran Undang- Undang No. 5 Tahun 1999. Dalam proses pra-penyelidikan, tim Investigasi telah menemukan
satu alat bukti dan meningkatkan status penegakan pada tahapan Penyelidikan. Khususnya atas dugaan pelanggaran pasal 5 (penetapan harga), pasal 11 (kartel), dan pasal 19 huruf c (penguasaan pasar melalui pembatasan peredaran barang/jasa).
Baca juga: Minyak Goreng Dijual Bersyarat, Waduh! KPPU Siapkan Jurus Ini
"Kegiatan penyelidikan akan memperkuat alat bukti yang ada dan menemukan satu alat bukti tambahan, sebelum diputuskan cukup bukti untuk dibawa ke tahapan pemeriksaan oleh Sidang Majelis Komisi," kata Direktur Investigasi KPPU Gopprera Panggabean dalam siaran pers KPPU.
Selain penegakan hukum, KPPU juga melakukan upaya pembenahan melalui pemberian saran dan pertimbangan kepada Presiden RI pada 14 Maret 2022. Hal itu berdasarkan surat nomor 43/K/S/III/2022 perihal saran dan pertimbangan KPPU terkait Kebijakan Industri Minyak Goreng.
"Dalam surat kepada presiden, KPPU mengangkat rekomendasi jangka pendek dan jangka menengah atau panjang bagi pembenahan persaingan usaha di industri kelapa sawit," Deputi Kajian dan Advokasi KPPU Taufik Ariyanto.
Pada jangka pendek, KPPU merekomendasikan pemerintah perlu memperkuat pengendalian terhadap stok CPO sebagai tindak lanjut kebijakan Domestic Market Obligation – Domestic Price Obligation (DMO-DPO). Jangka pendek dapat ditempuh dengan mempertimbangkan beberapa langkah alternatif, yaitu:
1) Pemerintah perlu memastikan keberadaan stok CPO dari tingkat perkebunan kelapa sawit ke industri pengolahan CPO sampai dengan industri pengguna CPO.
Baca juga: KPPU Periksa 4 Saksi Perkara Monopoli Minyak Goreng di Surabaya
2) Pemerintah perlu memastikan keberadaan stok minyak goreng dari level produsen hingga distributor, agen, dan pedagang eceran (retail).
3) Pemerintah perlu menjadikan informasi dari proses pelacakan tersebut sebagai informasi pasar yang terbuka dan memuat cadangan dan stok CPO di tingkat pelaku usaha perkebunan sawit bagi pelaku usaha yang membutuhkan CPO untuk proses produksi, terutama untuk minyak goreng. Informasi yang sama juga berlaku untuk cadangan dan stok minyak goreng dari produsen sampai distributor dan pedagang eceran.
4) Pemerintah perlu mendorong pelaku usaha minyak goreng untuk memaksimalkan kapasitas produksinya dan memastikan bahwa minyak goreng tersebut sampai ke tingkat pengecer (retailer).
5) Pemerintah perlu secara transparan memberikan insentif bagi pelaku usaha yang mengikuti kebijakan DMO – DPO secara konsisten dan memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi produksi dan distribusi sebagaimana diatur dalam kebijakan DMO – DPO.
Baca juga: KPPU Panggil Dirut PDAM Surya Sembada Surabaya Buntut Kenaikan Tarif
Saran dan pertimbangan tersebut disampaikan KPPU sebelum terjadi perubahan kebijakan terakhir oleh pemerintah. Khususnya terkait DMO dan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng kemasan. Dari perubahan kebijakan terakhir, beberapa poin saran KPPU telah terakomodasi. Terutama mengenai perlunya pelacakan dan pengecekan stok di tingkat produsen dan distributor melalui sistem informasi pasar yang terbuka. Dalam praktiknya, pengawasan dikembangkan pemerintah melalui sistem teknologi digital Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH).
Untuk pembenahan jangka menengah dan panjang, perlu segera dilakukan dengan menyediakan insentif. Tujuannya untuk mendorong hadirnya produsen baru minyak goreng skala kecil dan menengah (UKM) yang mendekati lokasi perkebunan sawit. Upaya ini perlu dilakukan di daerah yang tidak terdapat produsen minyak goreng untuk memastikan ketersediaan pasokan.
Langkah selanjutnya, pemerintah perlu mendorong pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dan pelaku usaha minyak goreng yang terintegrasi agar bermitra dengan pelaku usaha UMK. Terutama dalam mengalokasikan CPO yang dihasilkan untuk keperluan bahan baku produsen minyak goreng skala UMK. Hal ini penting untuk menjamin ketersediaan pasokan bagi pelaku usaha UMK yang memproduksi minyak goreng.