Surabaya - Sejumlah elemen mahasiswa di Surabaya juga menyuarakan tuntutannya terhadap pemerintah, dimulai Rabu (13/4/2022) hingga Kamis (14/4/2022) ini. Salah satu aksi dilakukan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah bersama BEM UMSurabaya.
Presiden Mahasiswa UMSurabaya, Nadief Rahman Harris menyampaikan tiga persoalan tersebut. Pertama terkait wacana jabatan presiden 3 periode.
"Hal itu sangat nyata melanggar konstitusi dalam Pasal 7 UUD 1945," jelas Nadief kepada jatimnow.com, Kamis (14/4/2022).
Baca juga: Mahasiswa Demo di DPRD Situbondo, Polisi yang Bersihkan Sampah
Kedua, lanjut Nadief, pemindahan Ibu Kota Negara yang menganggarkan dana besar, di saat Indonesia masih mengalami krisis akibat Pandemi Covid-19.
"Ketiga, harga minyak goreng yang saat ini melambung sangat tinggi. Padahal di sisi lain, Indonesia ialah produsen minyak goreng terbesar di dunia," sambung Nadief.
Mereka juga menanggapi beberapa bahan bakar kendaraan jenis pertamax yang juga naik.
"Keempat, tentang PPN yang naik menjadi 11 persen di tengah kondisi masyarakat yang masih carut-marut akibat efek dari Pandemi Covid-19," jelas dia.
Baca juga: Dualisme Pimpinan Unisla Lamongan Meruncing, Mahasiswa Ancam Aksi Mogok Ngampus
Untuk itu, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah bersama BEM UMSurabaya meminta kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan rakyat dengan duduk bersama menangani persoalan yang menyebabkan warga Indonesia masih merasakan ekonomi yang masih sulit.
Perwakilan mahasiswa ini akhirnya ditemui Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di depan balai kota.
Baca juga: Universitas Islam Lamongan Didemo Mahasiswa Buntut Dualisme Kepemimpinan
"Berekspresi, menyampaikan suara, ialah hak setiap warga negara. Hak yang harus kita penuhi dan jaha bersama-sama. Maka apapun kritik akan kami tampung dan tindaklanjuti secepatnya," tutur Eri Cahyadi.
Aksi pada Rabu (13/4/2022) itu menjadi awal dari perjuangan lainnya. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah bersama BEM UMSurabaya berharap hasil perjuangan ini tidak sia-sia.
Bila rakyat bangkit, pesta akan berakhir. Sudah waktunya pemerintah duduk bersama dengan rakyat, bukan makan bersama dan tertawa dengan kondisi yang terjadi saat ini.