Surabaya - Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur (Jatim) Imam Makruf menjadi saksi bahwa bantuan kepada Nahdlatul Ulama (NU) sebesar Rp300 miliar bukan murni dari PKB. Lantas, uang siapakah itu?
"Itu tidak benar, bantuan Rp300 miliar yang diklaim itu uang APBD Jatim, bukan uang PKB," ucap Imam Makruf, Selasa (24/5/2022).
Imam menyatakan, bantuan Pemprov Jatim dari usulan fraksi di DPRD tidak selayaknya di monopoli salah satu fraksi saja. Sebab saat proses pengajuan kepada gubernur, pembahasan telah disepakati secara bersama yang melibatkan seluruh fraksi di DPRD. Bukan hanya fraksi PKB saja.
Baca juga: Kampanyekan Luluk - Lukman di Gresik, Cak Imin: yang Tak Bergerak Dipecat!
"Pengajuan ke Gubernur dan disetujui DPRD serta gubernur lewat pembahasan semuanya, bukan PKB saja. Jadi yang membahas semua fraksi, bukan PKB,” tegas politisi asal Nganjuk itu.
Ia juga menyebut, 60 persen dari total anggota DPRD Jatim mayoritas merupakan warga Nahdliyin. Jadi perjuangan yang menyangkut urusan NU tak hanya dilakukan satu parpol saja.
Baca juga: Pimpinan DPRD Ponorogo 2024-2029 Resmi Dilantik, Dwi Agus Prayitno jadi Ketua
"Jadi tidak ada dasarnya kalau Cak Imin mengklaim itu dari PKB. Yang benar itu uang rakyat yang lantas dibahas bareng-bareng dan diperuntukkan untuk rakyat,” ujarnya.
Untuk diketahui, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar sebelumnya mengatakan Fraksi PKB DPRD Jatim sepanjang 2022 menyalurkan bantuan untuk NU dan sejumlah badan otonomnya se-Jatim senilai Rp300 miliar.
Baca juga: 4 Pimpinan DPRD Surabaya Periode 2024-2029 Disahkan
"Ini adalah bentuk nyata keberpihakan PKB kepada NU. Langkah serupa juga dilakukan oleh para anggota DPRD dari PKB se-Indonesia, termasuk yang di DPR RI," kata Muhaimin dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/5/2022).
Sedangkan dalam kurun waktu 2020-2021, total realisasi bantuan yang disalurkan Fraksi PKB DPRD Jatim untuk NU telah mencapai Rp444 miliar. Bantuan tersebut terealisasi dalam bentuk sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, kendaraan operasional keorganisasian, pesantren, dan madrasah. Selain itu, realisasi bantuan juga untuk pembangunan kantor PCNU-MWCNU dan kantor badan otonom NU seperti Muslimat, Fatayat, dan Ansor di wilayah Jatim.