Surabaya – Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) Jawa Timur Whisnu Sakti (WS) Buana mengingatkan kepada seluruh kader untuk setia dalam satu barisan. Itu dikatakan Whisnu Sakti sebagai salah satu bentuk merefleksi perjuangan para kader partai yang saat itu berjuang di atas keringat, darah dan air mata dalam persitiwa pada 27 Juli 1996 (Kudatuli).
"Karena pada saat itu seluruh kader PDI (era Orde Baru) berjuang secara ikhlas. Tidak ada kepentingan ingin menjadi wakil rakyat, wali kota, atau ketua dewan. Tujuannya satu, mempertahankan kebenaran," terang Whisnu Sakti dalam sambutan Refleksi dan Doa Bersama Peringatan 26 Tahun Kudatuli 27 Juli 1996, Selasa (26/7/2022) malam.
Peristiwa kelam di masa Orde Baru inilah yang menjadi tonggak bahwa keikhlasan dan kekompakkan seluruh barisan partai besutan Megawati Soekarnoputri menjadi besar. Untuk mempertahankan hal tersebut, WS juga mengingatkan secara khusus kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya Adi Sutarwijono, dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dalam agenda politik di 2024. Proses penyaringan kader-kader legislatif berlambang Kepala Banteng Moncong Putih harus mewarisi semangat dari refleksi Kudatuli.
Baca juga: Wakil PDIP Jatim Sebut Ada Intimidasi Selama Tahapan Pilkada
"Kemarin sudah belajar di Jawa Tengah, pokok'e ojok onok sing tukang copet, utowo petinju," tegas WS disambut koor setuju dari ratusan kader dan simpatisan yang hadir.
WS mengartikan, bahwa kader yang akan dipersiapkan untuk duduk sebagai Wakil Rakyat nantinya tidak terlena dengan jabatan. Sehingga melupakan rakyat dan mencederai nama besar partai.
Baca juga: Ketua DPD PDIP Jatim Kunjungi Bangkalan, Persiapkan Pemenangan Risma - Gus Hans
"Sehingga di 2024 nanti kami bisa kembali menang total. Setuju!" kata dia.
Sejarah Kerusuhan 27 Juli 1996 menjadi peristiwa kelam dalam tubuh PDI Perjuangan (saat itu PDI). Kota Surabaya menjadi tonggak historis dalam Kongres Luar Biasa (KLB) tahun 1993 di kawasan Sukolilo. Dalam KLB ini seluruh kader partai menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum dengan Sekretaris Jendral Alex Litai.
Baca juga: 1500 Kader PDIP Bahas Skema Resik-resik Jatim dalam Rakerdasus di Surabaya
Namun, adanya tekanan politik di era Orde Baru memunculkan kekuatan tandingan di KLB Medan dan menunjuk Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI, dengan tujuan menjatuhkan Megawati dalam masa menjelang Pemilu 1997.
Hal tersebut memunculkan protes luar biasa dari seluruh kader PDI. Tidak hanya peristiwa di Jalan Diponegoro, Jakarta. Posko Pandegiling 223 Surabaya, juga menjadi tonggak sejarah mempertahankan Megawati sebagai ketua umum mendapat tekanan represif dari aparat saat menggelar mimbar bebas.