Batu - Jawa Timur (Jatim) sukses memborong penghargaan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Award 2022. Total ada 32 penghargaan di bidang kepegawaian yang berhasil diraih Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim maupun pemerintah kabupaten/kota.
Ada tiga kategori penghargaan yang didapat Pemprov Jatim. Yakni, Implementasi Manajemen ASN Terbaik, Terbaik 1 Kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian, dan Terbaik IV Kategori Penilaian Kompetensi. Sementara untuk 29 penghargaan lainnya diberikan BKN kepada 17 kabupaten/kota se-Jatim.
Capaian ini membanggakan lantaran mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Pada BKN Award 2020, total raihan Pemprov Jatim serta pemerintah kabupaten/kota hanya 9 penghargaan. Sementara pada 2021, BKN Award yang diterima Pemprov Jatim bersama pemerintah kabupaten/kota sebanyak 11 penghargaan. Lalu pada 2022 meningkat menjadi 32 penghargaan.
Baca juga: Pj Gubernur Adhy Karyono Resmikan Sekber PHDI dan Lembaga Keagamaan Hindu Jatim
Sederet penghargaan diberikan langsung Wakil Kepala BKN Supranawa Yusuf kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Golden Tulip Holland Resort Batu, Rabu (10/8). Menurut Khofifah, penghargaan tersebut merupakan buah kerja keras pemkab/pemkot untuk meningkatkan mutu kinerja dibarengi dengan sinergitas yang patut diacungi jempol.
"Selamat atas raihan prestasi dari BKN RI. Terus lakukan inovasi terbaik untuk melayani masyarakat sebaik-baiknya, sesejahtera-sejahteranya dan jadikan daerah kita untuk menyemai damai, kasih dan membangun nasionalisme," ujarnya usai menerima penghargaan.
Untuk diketahui, Jatim mendapatkan penghargaan karena dinilai berhasil membuat perencanaan kebutuhan pegawai yang tidak hanya mengakomodir keperluan dari masing-masing perangkat daerah. Upaya tersebut juga dinilai tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan visi misi dari Gubernur Jatim.
Sementara untuk kategori Manajemen ASN Terbaik, hal tersebut sejalan dengan implementasi merit system yang diawasi KASN dan juga dinilai dari penerapan norma, standard, prosedur dan kriteria dalam pelaksanaan manajemen ASN (NSPK). Selain itu, Jatim juga dinilai berhasil mengakomodasi mutasi pegawai. Baik terkait kelengkapan admistrasi serta memenuhi perencanaan kebutuhan pegawai dengan maksimal.
Sementara terkait raihan Jatim pada Peringkat IV BKN Award kategori Penilaian Kompetensi, keberhasilan Pemprov Jatim untuk kategori ini juga didukung komitmen penyelenggaraan Assessment Center. Baik bagi ASN Pemprov Jatim maupun fasilitas di berbagai Kabupaten Kota.
Saat ini, Pemprov Jatim telah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri untuk membentuk UPT Pusat Penilaian Pegawai dan mendapatkan akreditasi A. Tak kalah membanggakan, rekor capaian tertinggi, yakni untuk kategori utama tentang implementasi managamen ASN, Jatim menduduki peringkat pertama nasional dengan total jumlah 11 instansi dari total jumlah nasional sebanyak 66 instansi.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah mengingatkan pentingnya transformasi learning bagi para ASN. Revitalisasi proses pembelajaran implementasi dan mekanisme, harus dilakukan secara komperhensif. Utamanya di unit kecil pada masing-masing instansi.
"Selain itu kolaborasi memang sering kami dengar, tapi belum tentu tim yang di bawah merasa cukup percaya diri untuk membangun kolaborasi dengan eksternal sistem. Tim di lingkungan bapak-ibu memimpin, meski punya keinginan inovasi namun belum tentu berani membangun jejaring. Oleh karena itu, pimpinan di unit terkecil harus membuka ruang dan kesempatan staf untuk tumbuh dan mengembangkan diri dan jejaring," jelasnya.
Menjawab hal tersebut, Khofifah mengajak seluruh ASN di Jatim untuk memiliki mindset terbuka dan proaktif yang harus dilakukan tim untuk memaknai sebuah inovasi dan kreatifitas pekerjaan.
"We have to open mind, kolaborasi adalah keniscayaan. Begitu pula dinamika hirarki yang kompleks. Kolaborasi adalah kebutuhan dan keharusan," pesannya.
Baca juga: Pj Gubernur Jatim Adhy Optimistis Regulasi Baru jadi Solusi Atasi Mafia Tanah
Gubernur Khofifah juga mengajak ASN Jatim untuk tetap menjaga etika dalam kultur birokrasi. Hal tersebut agar dipahami dan terus dijalankan.
"Tidak banyak orang yang sabar mendengar, hanya senang menyampaikan. Mari tradisikan budaya mendengar. Lalu ada fleksibilitas dan regulasi yang harus dipedomani," kata Khofifah.
Selanjutnya, Ketua Umum PP Muslimat NU tersebut berpesan bahwa tranformasi dari 4.0 menuju ke 5.0 bukan sekadar belajar. Namun harus membangun metode pembelajaran. Selanjutnya bertepatan dengan bulan Kemerdekaan, Gubernur Jatim menambahkan bahwa dengan diraihnya banyak penghargaan dari BKN dapat menjadi momentum untuk membangun nasionalisme serta integrasi dalam membangun bangsa.
"Penghargaan adalah bonus kerja keras yang dilakukan bersama. Terima kasih kepada bupati/wali kota, bahwa apa yang sudah dilakukan bersama ternyata mendapat apresiasi dari BKN yang luar biasa. Mohon saling menularkan ke tetangga kabupaten/kota lainnya, sehingga kita maju bersama dan bergerak bersama," pesan Khofifah.
Pada kesempatan sama, Wakil Kepala BKN RI Supranawa Yusuf menambahkan bahwa pihaknya mengapresiasi Pemprov Jatim bersama pemerintah kabupaten/kota yang meraih banyak pengharagaan. Dengan diraihnya penghargaan bagi manajemen ASN dapat menjadi pendorong bagi instansi yang saat ini belum dapat memperbaiki manajemen ASN. Jadi ke depan dapat melaksanakan dengan lebih baik lagi.
"Penghargaan bukan target, tapi bagaimana kita bisa melakukan pengelolahan sesuai dengan NSPK. Penghargaan merupakan stimulus supaya kita semua dapat mengoptimalkan kinerja pengelolahan di SDM masing-masing," katanya.
Meski begitu, Supranawa juga mengaku bangga dengan progres perbaikan prestasi yang dilakukan Jatim. Menurutnya, hal tersebut juga menggembirakan lantaran adanya kenaikan prestasi signifikan. Sebab pada 2020, Jatim hanya mendapatkan 9 penghargaan, 2021 sebanyak 11 penghargaan, dan 2022 naik signifikan sebanyak 32 penghargaaan.
Baca juga: Pj Gubernur Jatim Adhy Dinobatkan jadi Tokoh Keterbukaan Informasi Publik
"Saya ucapkan selamat pada seluruh pimpinan dan pejabar pembina kepegawaian yang notabene adalah Gubernur Jawa Timur, bupati dan wali kota yang sudah berhasil mendapatkan penghargaan berupa BKN Award," ujarnya.
Dalam BKN Award 2022, penghargaan yang diraih di antaranya Kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian untuk Pemkot Surabaya, Pemkot Mojokerto, dan Pemkot Madiun. Kategori Penilaian Kompetensi diraih Pemkot Surabaya, Pemkot Kediri, Pemkot Mojokerto, Pemkab Sidoarjo dan Pemkab Pacitan.
Kategori Penerapan Pemanfaatan Dara Sistem Informasi dan CAT diraih oleh Pemkot Surabaya, Pemkot Kediri, Pemkot Batu, dan Pemkab Blitar. Kategori Implementasi Penerapan dan Manajemen Kinerja, diantaranya yakni Pemkot Malang, Pemkot Pasuruan, Pemkot Mojokerto, Pemkab Tulungagung, Pemkab Lamongan, dan Pemkab Sidoarjo.
Sementara untuk Kategori Specuak Mention-Pilot Project SIASN diraih oleh Kota Madiun dan terakhir Kategori Implementasi Manajemen ASN Terbaik didapatkan oleh Pemkab Blitar, Pemkab Bondowoso, Pemkab Lamongan, Pemkab Lumajang, Pemkab Mojokerto, Pemkab Pacitan, Pemkab Sidoarjo, Pemkab Tulungagung, Pemkot Blitar dan Pemkot Malang.
Pada kesempatan tersebut pula, dilakukan penandatanganan perjanjian integrasi data ASN antara BKD Jatim dengan Bank Jatim. Hal tersebut dikakukan untuk memajukan dan memudahkan layanan ASN yang ada di Jawa Timur.
Sebagai informasi, Penganugerahan BKN Award Tahun 2022 telah diumumkan pada Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Kepegawaian BKN Tahun 2022 pada 21 Juli 2022. Temanya Birokrasi dan Manajemen di Masa Depan yang dilaksanakan di Batam, dan disaksikan secara online melalui live YouTube di akun Badan Kepegawaian Negara (BKN).