Bojonegoro - Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM yang digelar massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bojonegoro di depan Gedung DPRD Bojonegoro, Senin (12/9/2022). Awalnya aksi berlangsung kondusif. Kericuhan mulai terjadi saat massa berusaha mamaksa masuk ke gedung DPRD. Polisi mencoba menghalangi mahasiswa sehingga aksi saling dorong tidak terhindarkan.
Kericuhan kemudian berhasil diredam setelah terjalin kesepakatan antara polisi dengan massa. Selanjutnya masa diperbolehkan masuk ke Kantor DPRD Bojonegoro untuk berdialog dengan anggota dewan.
Ketua PMII Cabang Bojonegoro Heri siswanto menyatakan, pihaknya secara tegas menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Dia juga mendesak pemerintah untuk serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia BBM. Sekaligus meminta DPRD Bojonegoro untuk ikut menolak kenaikan harga BBM.
Baca juga: Ratusan Massa Demo KPU dan Bawaslu Jember, Indikasi Kecurangan di 31 Kecamatan
"Kami dengan tegas menolak kebijakan kenaikan BBM. Kami mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran," tegasnya.
Baca juga: Nelayan Bangkalan Tuntut Ganti Rugi Petronas karena Hasil Tangkapan Berkurang
Selanjutnya, Heri meminta pihak DPRD untuk menyatakan sikap di hadapan media dengan konferensi pers bersama menyatakan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi selambat-lambatnya 19 september 2022. Ia juga mengancam akan datang kembali dengan massa lebih banyak.
Sementara tampak hadir menemui massa, Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Prayitno didampingi 3 anggota dewan lainnya. Ia menuturkan, secara umum pihaknya menerima semua aspirasi yang disampaikan. pihaknya juga mengapresiasi PMII Bojonegoro yang menggelar aksi secara tertib.
Baca juga: Buruh PDP Kahyangan Jember Minta Direksi Dicopot, Dinilai Cuma Numpang Makan
Sukur dapat memahami bahwa kebijakan kenaikan harga BBM berdampak kepada masyarakat. Serta berimbas kepada kenaikan harga kebutuhan pokok yang tentu menambah beban bagi masyarakat.
"Bahwasanya berkaitan dengan kebijakan BBM ini adalah menjadi kebijakan nasional. Yang bisa kami lakukan akan menyampaikan kepada atasan ataupun pemerintah pusat bahwa masyarakat Bojonegoro diwakili sahabat-sahabat PMII menolak kenaikan harga BBM," tandasnya.