jatimnow.com - 18 orang tersangka anggota DPRD Kota Malang yang tersandung kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang tahun anggaran 2015 dilimpahkan dari Jakarta ke Surabaya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (24/2018). Rencananya, mereka akan bersidang di Pengadilan Tipikor Surabaya.
Oleh KPK, ke 18 orang tersebut penahanannya dititipkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) sebanyak 13 orang dan sisanya dititipkan ke Rutan Medaeng Sidoarjo.
Asisten Pidana Khusus (Aspidus) Kejaksaan Tinggi Didik Farkhan A, membenarkan terkait pelimpahan ke 18 orang tersebut. Ia menyatakan, kejaksaaan dalam hal ini hanya menerima titipan tahanan KPK.
Baca juga: Dalami Suap APBD-P, Mantan Sekda Kota Malang Kembali Diperiksa KPK
"Benar, kita hanya menerima titipan saja dari KPK. 13 orang kita tahan di Rutan Kejati Jatim, sisanya di Medaeng," pungkasnya.
Baca juga: Gubernur Jatim Beri Keleluasaan Inspektorat Melaporkan Praktek Korupsi
Ia menyatakan, untuk selanjutnya, semua ditangani langsung oleh KPK, termasuk kapan jadwal sidang untuk 18 orang anggota dewan tersebut.
Sementara itu, rombongan tahanan KPK tersebut tiba di gedung Kejati jatim sekitar pukul 07.30 WIB. Mereka tiba dengan menggunakan bus kejaksaan dan pengawalan ketat kepolisian.
Ke 18 orang tahanan KPK tersebut antara lain Syaiful Rusdi, Tri Yudiani, Suprapto, Sahrawi, Mohan Katelu, Salamet, Zainuddin, Wiwik Hendri Astuti dan Heri Pudji Utami,
Selain itu juga ada Sulik Lestyowati, Abdul Hakim, Bambang Sumarto, Imam Fauzi, Abdul Rachman, Hery Subiantono, Rahayu Sugiarti, Sukarno, Yaqud Ananda Gudban.
Baca juga: Mendagri Apresiasi Langkah Gubernur Atasi Persoalan Kota Malang
Mereka terjerat perkara fee yang diterima dua pimpinan dan 19 anggota DPRD Malang. Fee tersebut diduga berasal dari Wali Kota Malang Mochamad Anton dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Pemkot Malang Jarot Edy Sulistiyono.
Penulis/Editor: Erwin Yohanes