Ponorogo - Percaloan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo sudah memasuki babak akhir. Rupanya praktik percaloan sudah dilakukan sejak Juni 2021. Hal itu berdasarkan keterangan korban dan hasil investasigasi.
“Kesimpulannya, praktik ini dimulai pada Juni 2021 sebelum ada tes PPPK tahun itu,” ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) drh Andy Susetyo, Rabu (21/9/2022).
Dalam praktik percaloan, D mengaku dari Panitia Seleksi ASN nasional (Panselnas). Warga Jombang itu menghubungi kepala bidang di Dinas Pendidikan Ponorogo berinisial S. Selanjutnya memfasilitasi adanya pertemuan dengan PPPK. Ini terbukti dari temuan dokumen penitipan ijazah sebagai jamaninan sekaligus ada dokumen komitmen tentang penyelesaian setelah diangkat PPPK harus membayar.
Baca juga: 1.300 Tenaga Non-ASN Pemkot Batu Berebut 200 Formasi PPPK 2024
“Harus membayar Rp60 juta hingga Rp70 juta per satu orang. Itu Dindik yang menghubungkan, dulu salah satu pejabat eselon 3 inisial S,” kata Andy saat di rumah dinas Bupati Ponorogo.
Menurut Andy, ada beberapa orang tidak membayar setelah lulus. Lalu ada ancaman jika tidak membayar tak diluluskan.
Baca juga: 304 PPPK di Tulungagung Terima SK, Dikontrak 2 Tahun
“Kami menyimpulkan otaknya pihak swasta ini. Kemudian ternyata dalam pelaksanaan percaloan melibatkan teman-teman PPPK, sekaligus menjadi korban,” tegasnya.
Hingga saat ini, masih ada sekitar 16 ijazah yang ditahan oleh D. Ini yang akan diurus Pemkab Ponorogo.
Baca juga: Surabaya Buka 2.789 Formasi ASN di 2024, Terdiri PPPK dan CPNS
“Agar para PPPK yang sudah terlanjur menyerahkan ijazah segera dikembalikan,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan setelah ditunggu berbulan-bulan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo blak-blakan terkait calo Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) drh Andy Susetyo menyebutkan ada puluhan orang yang bermain.