jatimnow.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerapkan strategi 4K untuk mengendalikan inflasi di Jawa Timur. Keempat strategi tersebut adalah Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.
Strategi 4K tersebut dijelaskan Gubernur Kjofifah usai mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri RI secara virtual di Gedung Negara Grahadi.
"Dalam pengendalian inflasi di Jatim kita memiliki strategis 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif,” ucap Khofifah dalam keterangan resminya, Selasa (8/11/2022)
Baca juga: Apel Terakhir, Khofifah Minta Tetap Jaga Sinergitas: Sampaikan Terima Kasih Saya
Strategi pertama yaitu keterjangkauan harga. Untuk poin ini, Pemprov Jatim bersama jajaran OPD dan elemen strategis terkait menjalankan program operasi pasar lumbung pangan Jatim.
Tujuannya untuk memberikan akses komoditi dengan harga terjangkau langsung ke masyarakat. Saat ini, operasi pasar ini telah dilakukan di berbagai Kota/Kabupaten dan berbagai pasar.
Berikutnya, untuk poin ketersediaan pasokan, Pemprov Jatim melakukan berbagai langkah di bidang pertanian dan peternakan. Salah satunya dengan menyerap gabah beras petani, percepatan gerakan tanam padi di 38 kabupaten/kota dan pengendalian ketersediaan komoditas sektor peternakan.
"Saat ini tercatat ada 18 kabupaten/kota yang melaksanakan percepatan tanam padi. Bahkan, capaian luas tambah tanam padi musim tanam Tahun 2022 mencapai 1.887.894 hektar atau meningkat 33.124 hektar atau 1,79%,” ungkap Gubernur Khofifah
Mantan Menteri Sosial RI ini kemudian juga menjamin kelancaran distribusi bahan pokok dengan memberikan subsidi angkutan kapal untuk kepulauan terluar Jatim, memperbaiki infrastruktur jalan, mengusulkan toleransi angkutan ODOL (Over Dimension Over Load) di Tahun 2023 dan juga mengamankan pasokan bbm dan lpg 3kg bagi nelayan dan petani.
"Kita jalin sinergitas bersama Forkopimda Jatim dan seluruh elemen strategis di Jatim untuk mengamankan proses dan kelancaran distribusi bahan pokok,” ujarnya
Khofifah juga membangun komunikasi efektif kepada masyarakat. Sentra produksi dan titik yang bisa diakses oleh masyarakat.
Baca juga: Catatan Kinerja Khofifah di Mata Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim
Saat ini, inflasi month to month Jatim September-Oktober 2022 mencapai 0,04%. Dengan kabupaten yang memiliki inflasi tertinggi adalah Probolinggo 0,16% dan Kota Surabaya sebagai wilayah dengan inflasi terendah yakni 0,07%. Sedangkan inflasi nasional saat ini mencapai 5,71% year on year.
"Saya mengajak Bupati/Walikota se-Jatim terus menerus berupaya kendalikan inflasi di daerahnya masing-masing. Karena saat ini masih ada tantangan peningkatan harga pangan yang dapat menekan daya beli masyarakat yang mulai membaik. Bahkan hal ini, bisa memicu kenaikan biaya produksi produk olahan pangan,” bebernya.
"Oleh karenanya, Pemprov Jatim menyiapkan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak inflasi dan kenaikan BBM sebesar Rp. 257 miliar yang telah dan sedang disalurkan,” imbuhnya
Sementara itu, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian mengajak para kepala daerah untuk mengintensifkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) di daerah.
"Intensifkan realisasi dana BTT yang sudah dianggarkan. Bagi daerah yang belum menganggarkan dana Bansos, saya harapkan di tahun 2023 bisa dianggarkan. Agar inflasi daerah bisa dikendalikan,” kata Tito.
Baca juga: Mendagri Tunjuk Adhy Karyono Gantikan Khofifah, jadi Pj Gubernur Jatim
Tidak hanya itu, Mendagri Tito kemudian juga mengimbau Pemerintah Daerah untuk memastikan kembali agar proses penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran.
Dirinya pun mengamati, masih tidak banyak daerah yang belum memaksimalkan jejaring Kerjasama Antar Daerah (KAD).
"Kerjasama bisa meliputi seluruh komoditas pangan strategis. Jadi bisa dimungkinkan dimana daerah yang kekurangan komoditas mengambil dari daerah yang surplus komoditas,” tandasnya.
"Lalu jadikan inflasi dan penanganan covid-19 adalah prioritas isu di setiap daerah. Lakukan komunikasi publik yang baik agar tidak timbul kepanikan di masyarakat,” pungkasnya