jatimnow.com - Pengurus Cabang (PC) Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) Ponorogo menyesalkan rencana pemerintah pusat melakukan impor beras sebesar 500 ribu ton. Itu dilakukan guna mengamankan stok beras yang tinggal 594 ribu ton.
“Memang statement yang baru saja dimunculkan pemerintah beberapa hari lalu, ditanggapi petani kita di akar rumput,” ujar Ketua PC LPPNU Ponorogo, Ahmad Sarbini, Selasa (29/11/2022).
Ia mengaku bahwa keputusan itu membuat petani kecewa lantaran pemerintah seolah olah tidak hadir. Informasi yang mulai muncul kaitannya dengan impor beras ini sangat berdampak kalangan petani terutama padi saat ini.
Baca juga: Khofifah Pastikan Jatim Tak Perlu Impor Beras
“Saat ini pupuk lumayan sulit, harga pengolahan pratanam sampai menghasilkan beras juga tinggi nilainya,” kata Ahmad ketika ditemui di kantor PC LPPNU Ponorogo.
Menurutnya, sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, masih surplus pangan.
“Kami menyampaikan hasil pertanian padi masih surplus, termasuk di Ponorogo. Kami di sini (Ponorogo) lumbung pangan," jelasnya.
Baca juga: Komisi IV DPR Sepakat Tolak Rencana Pemerintah Impor Beras
Dia mengklaim, informasi impor beras sangat tidak diterima dan tidak diharapkan petani. Jika impor beras benar-benar terjadi, dipastikan terjadi penurunan harga.
Padahal, lanjutnya, harga pokok penjualan (HPP) masih di atas Rp5 ribu. Sementara petani sejauh ini bisa dikatakan belum pernah merasakan HPP tinggi.
“Harga Rp5ribu sekian itu sekarang sudah di tangan tengkulak. Sebelumnya padi hanya dibeli Rp4.300 hingga Rp4.700 per kilogram. Maka dampak impor pasti akan dirasakan petani,” tegasnya
Baca juga: Terima Keluhan Petani atas Anjloknya Harga Gabah, Ini Kata Komisi XI DPR RI
Ia berharap, fungsi Bulog harus bisa dimaksimalkan untuk mengontrol ketersediaan beras.
“Kalau menipis, serapan petani lokal yang harus diutamakan. Di tingkat petani, bulog tidak pernah hadir, sehingga yang mendapatkan untung adalah tengkulak," pungkasnya.
Sekadar diketahui, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso mengatakan pihaknya ditugaskan untuk melakukan impor beras untuk memenuhi kebutuhan yang saat ini di angka 594 ribu ton. Hal itu sesuai dengan rapat koordinasi beberapa menteri terkait.