jatimnow.com - Eksekusi 10 rumah oleh Pengadilan Negeri Kota Kediri di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, yang sempat diwarnai penolakan, Rabu (15/3/2023) kemarin dituding berkaitan dengan rencana pengembangan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.
Seperti diketahui, 10 rumah milik 21 termohon eksekusi Zaenal Arifin dan kawan-kawan itu berada persis di selatan Kampus IAIN Kediri. Hal itu yang mendasari munculnya tudingan bahwa pemohon eksekusi berkaitan dengan pihak IAIN yang menginginkan tanah tersebut.
Namun, kuasa hukum dari Emi Hanifah dan Weny Khusnul Kholqiyah, Suwandi SH tegas membantah tudingan tersebut. Perwakilan para pemohon ini menyebut sengketa murni karena persoalan pribadi soal waris.
Baca juga: Fakta-fakta Penangkapan Ronald Tannur di Surabaya
"Perkara persengketaan yang ada di Rejomulyo, antara para penggugat dan tergugat, Emi dan kawan-kawan, dan Zaenal Arifin dan kawan-kawan itu dari personal individu. Jadi tidak ada kaitannya dengan IAIN dan lembaga-lembaga lainnya," kata Suwandi SH, Kamis (16/3/2023).
"Jadi kabar yang mengaitkan eksekusi dengan IAIN itu tidak benar adanya. Hanya kebetulan aja lokasinya berdampingan,” tambahnya.
Menurut Suwandi, eksekusi itu juga sudah sesuai putusan yang berkekuatan hukum tetap hingga tingkat Kasasi yang telah dikuatkan dengan putusan PK di Mahkamah Agung.
Sebelumnya, para termohon sempat memberikan perlawanan terhadap eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Kota Kediri ini. Salah satu keluarga bergeming dan tetap menggelar pengajian saat bangunan lain dihancurkan oleh alat berat.
Baca juga: Eksekusi Rumah di Tulungagung Berlangsung Alot, Tergugat Melawan
Melalui Kuasa Hukumnya Fatmah SH, mereka mengaku memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria melalui BPN Kota Kediri. Sementara para penggugat disebutnya hanya memiliki letter C yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan.
Namun, Suwandi SH menyebut 5 SHM yang dimiliki termohon eksekusi ini telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sesuai uji dari saksi ahli di Pengadilan Negeri Kota Kediri.
“Untuk SHM yang diajukan oleh para termohon eksekusi telah pernah diuji dalam pengadilan negeri dan telah dijelaskan dari saksi ahli para termohon dan pemohon eksekusi,” jelas Suwandi.
Baca juga: 6 Rumah Aset PT KAI Jember Dieksekusi, Diwarnai Adu Mulut Petugas dan Penghuni
“Jadi semua bukti-bukti yang dimiliki oleh termohon eksekusi tidak mempunyai kekuatan hukum jadi putusannya sudah diperjelas oleh putusan Mahkamah Agung dinyatakan bahwa segala surat-surat yang dimiliki, yang dijadikan alat bukti oleh para termohon tidak mempunya kekuatan hukum,” tandasnya.
Sebelumnya, PN Kota Kediri melakukan eksekusi terhadap 10 rumah di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota dengan total luas lahan mencapai 2.597 meter persegi.
Eksekusi ini dilakukan PN Kota Kediri sesuai ketetapan Ketua PN Kota Kediri No 6/Pdt.Eks/2022/PN Kota Kediri pada 10 Januari 2023. Sebelum eksekusi Kepala PN Kota Kediri, Maulia Martwenty Ine juga menyebut telah melakukan seluruh prosedur sebelum eksekusi.