jatimnow.com - Penerapan pemerintahan digital di Kemenkumham memungkinkan terjadinya kolaborasi antar unit. Baik dalam internal Kemenkumham maupun dengan unit eksternal. Untuk itu, Kemenkumham Jatim akan menggandeng Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan PT Telkom untuk mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
"Kami siap berkolaborasi dalam optimalisasi SPBE untuk mencapai tujuan bersama yaitu pelayanan publik yang semakin baik dan terjangkau," ujar Kadiv Administrasi, Saefur Rochim saat menghadiri kegiatan Business Insight bertema Accelerate Your Business Performance Throug Digital Transformation, Selasa (21/3/2023).
Rochim menjelaskan bahwa Kemenkumham berupaya mendigitalisasi layanan publiknya. Saat ini tidak kurang dari 35 layanan di Kemenkumham dapat dinikmati masyarakat secara digital.
Baca juga: Masyarakat Dapat Mengajukan Penerbitan SKHW di BHP bagi Semua Golongan
"Kemenkumham baru saja menerima penghargaan Digital Government Award dalam kategori Penerapan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Terbaik tahun 2021-2022 dalam acara SPBE Summit 2023," jelasnya.
Untuk itu, lanjut dia, SPBE harus terus dioptimalkan agar mendukung transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga mencegah penyalahgunaan kewenangan dan berbagai bentuk kecurangan.
"Komitmen Kemenkumham yaitu pelayanan bebas dari korupsi. Masyarakat dapat turut berpartisipasi melalui sistem pengawasan dan pengaduan," ungkapnya.
Sementara itu, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono mengatakan bahwa pihaknya sangat mendorong arah kebijakan terkait digitalisasi government. Terutama untuk menciptakan SPBE terkait layanan publik yang berdampak.
Baca juga: 2 Pimti Pratama Kemenkumham Jatim Promosi ke Unit Pusat Kementerian Hukum
"Kebijakan SPBE Jatim adalah harus dipastikan berdampak dan terintegrasi, sehingga kami menerapkan standar khusus untuk aplikasi yang akan dibangun dan diimplementasikan agar tidak menjadi sampah," ujarnya.
Adhy juga menegaskan bahwa Jatim selama ini menjadi provinsi yang paling inovatif. Termasuk Kabupaten/ Kota ada Banyuwangi dan Surabaya.
"Kami berharap seluruh instansi vertikal di Jatim, seperti Kemenkumham juga sejalan dengan kami, memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jatim," katanya.
Sedangkan EVP Telkom Divre V (Jatim, Bali dan Nusa Tenggara), Djatmiko mengatakan bahwa pihaknya akan mendukung implementasi SPBE melalui publikasi solusi digital Telkom Group yang mampu memberi impact.
Baca juga: 48 Napi High Risk di 7 Lapas Jatim Dipindah ke Nusakambangan
"Terutama dalam skala mega dan mendorong percepatan transformasi digital di lingkungan instansi pemerintahan, termasuk Pemprov dan Kemenkumham," kata Djatmiko.
Untuk itu, dia berharap semoga agenda pihaknya dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi instansi pemerintah dan sektor industri. Namun juga semakin mendorong peran serta Telkom dalam menyediakan inovasi-inovasi baru yang lahir dari permasalahan nyata.
"Serta mampu memberikan nilai positif bagi masyarakat Indonesia pada umumnya," tandas dia.