jatimnow.com - Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Dr Suko Widodo menyebutkan, setidaknya ada 4 kriteria sosok yang pantas ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur Jatim.
Seperti diketahui masa kepemimpinan pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak sebagai pemimpin Jawa Timur berakhir 31 Desember 2023. Itu sesuai UU No 10 Tahun 2023 tentang Pilkada.
4 Kriteria
Suko mengatakan, kriteria pertama yakni paham tentang kultur dan sosial politik warga Jatim yang cukup beragam. Jatim memiliki masyarakat multikultur. Sehingga, socio political cultur menjadi poin penting.
Baca juga: Action Plan Pemprov Jatim Dukung Indonesia's FOLU Net Sink 2030
"Socio cultural itu soal kebudayaan. Jawa Timur itu multikultur, ada Madura, ada Pandalungan, ada Arek, ada Mataraman. Tentu penanganannya harus sepaham. Kalau sosial politik, Jawa Timur kekuatan politiknya cukup berimbang dan bervariasi," ungkap Suko, Rabu (9/8/2023) malam.
Kriteria kedua, yaitu memiliki kapasitas leadership yang memadai. Menurut Suko, sosok yang pantas menjadi Pj Gubernur Jatim adalah yang memiliki pengalaman di berbagai bidang.
Baca juga: Suhu Udara Arab Saudi Capai 50 Derajat, Kemenag RI Wanti-wanti Jamaah Haji
"Leadership itu gini, orang keuangan misalnya. Dia kan nggak bisa memimpin Jawa Timur karena nggak punya keahlian leadership yang berkaitan secara umum," jelas dosen Komunikasi Unair tersebut.
Ketiga, adalah dia yang memiliki orientasi kewilayahan secara luas.
"Ada orang-orang yang tidak pernah punya pengalaman wilayah, ngurusi menungso, ngurusi alam. Misalkan, dosen biasa ngurus buku, ya gak iso lah ngurus wong," tutur Suko.
Baca juga: Pj Gubernur Jatim Lepas 366 Jamaah Haji Kloter Pertama di Embarkasi Surabaya
Terakhir yang keempat, adalah sosok yang memiliki pengalaman dalam mengelola anggaran sekelas provinsi. Menurutnya ini penting, karena anggaran di provinsi tak sebesar di tingkat kabupaten/kota.
"Ini penting karena triliunan. Misalnya seorang bupati, itu kan kecil karena di daerah. Atau dari departemen yang pangkatnya kabag, kan nggak mungkin. Jadi, paling tidak dia harus punya pengalaman mengelola anggaran triliunan," sebutnya.