jatimnow.com - UNICEF Indonesia bersama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan melakukan penelitian terkait kredibilitas anggaran untuk Imunisasi Rutin di Jawa Timur.
Penelitian tersebut menggandeng Internasional Budget Partnership (IBP) Indonesia dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Indonesia.
Penelitian dilakukan di tiga kabupaten di Jawa Timur, yakni Madiun, Banyuwangi, dan Sampang. Dari ketiga daerah tersebut, Sampang merupakan yang terendah dalam kredibilitas anggaran untuk Imunisasi Rutin.
Baca juga: DPRD Lamongan Setujui RKUA PPAS 2025, Berikut Arah Prioritas Pembangunan
"Madiun itu cakupan imunisasinya cukup baik, medium itu Banyuwangi, dan Sampang yang relatif terendah," ucap Country Manajer IBP Indonesia, Yuna Farhan saat acara Diseminasi Penilaian Kredibilitas Imunisasi Rutin Jawa Timur di Hotel JW Mariot, Selasa (19/09/2023).
Farhan menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran yang kredibel dapat mempengaruhi layanan program imunisasi rutin dapat berjalan dengan baik.
"Kami menemukan adanya korelasi dimana daerah-daerah yang memang memiliki kredibilitas anggaran baik atau serapan anggaran baik itu layanan imunisasinya yang terbaik. Begitu juga sebaliknya," ujarnya.
Hal itu yang mempengaruhi cakupan layanan imunisasi di kabupaten Sampang menjadi yang terendah. Farhan menjelaskan banyak faktor yang membuat kredibilitas anggaran untuk imunisasi di Sampang relatif rendah.
Baca juga: 32 Anggota DPRD Lamongan Bolos, Rapat Paripurna Terpaksa Ditunda
"Di Sampang itu menjadi relatif yang terendah karena disana ada realokasi anggaran. Namun sebenarnya itu bukan satu-satunya faktor," tambahnya.
Kesempatan yang sama, Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Penelitian LPEM FEB UI, Khoirunurrofik menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi sebuah anggaran itu kredibel atau tidak adalah level deviasi atau simpangan perencanaan dan penganggaran.
"Ternyata memang karakter dari tiga daerah yang kita teliti ini cukup bervariasi, ada yang deviasi tinggi, sedang, dan kecil. Namun, ada faktor lain yang harus dipertimbangkan yang diluar kontrol," jelasnya.
Rofiq menjelaskan bahwa di Kabupaten Sampang terjadi realokasi atau refocusing anggaran pada saat terjadi pandemi pada 2020 silam yang membuat kredibilitas anggaran imunisasi rutin di Sampang menjadi yang terendah.
Baca juga: DPRD Surabaya dan Wali Kota Tetapkan APBD 2024 Rp10, 9 Triliun
"Ini sebenarnya hanya case, karena berlaku di tahun itu. Yang kemudian 50% secara nasional harus dialokasikan ke anggaran tak terduga," ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Rofiq, prencanaan dan penganggaran itu akan mempengaruhi efektifitas dari program.
"Jadi kalau kita gagal dalam merencanakan, kita gagal dalam menganggarkan, sebagai wujud dari komitmen. Maka hasil dari tujuan imunisasi sendiri akan tidak optimal," pungkasnya.