jatimnow.com - Ratusan mahasiswa yang terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mendatangi kantor Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
Aksi tersebut dilakukan untuk memprotes sejumlah permasalahan yang ada di Bangkalan yang hingga kini belum ditangani secara serius.
Salah satu perwakilan dari GMNI, Hasan Basri mengatakan setiap tahun sejumlah lahan pertanian di Bangkalan banyak yang beralih fungsi. Padahal, Pemkab Bangkalan memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No 5 Tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Baca juga: Seniman Pecut Desak Kejaksaan Selidiki Dugaan Penyelewengan Jasmas Kota Kediri
"Aturan tersebut hingga saat ini tidak direalisasikan dengan baik. Alih fungsi lahan pertanian yang terjadi secara terus menerus, akan menjadi ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan," ujarnya, Selasa (31/10/2023).
Sehingga pihaknya meminta Pj Bupati Bangkalan segera melakukan langkah-langkah perbaikan termasuk dalam sarana dan prasarana pertanian yang seharusnya bisa membantu memudahkan para petani.
Sementara itu, Koordinator lapangan (Korlap) PMII, Anwar menyuarakan hal yang berbeda. Pihaknya lebih menyoroti adanya dugaan pungutan liar yang terjadi di dunia pendidikan.
Baca juga: Buruh Putar Balik Usai Cekcok dengan Kasat Lantas Polrestabes Surabaya
"Sampai saat ini kami terus menerus menerima keluhan wali murid yang keberatan dengan adanya dugaan pungli berkedok pembelian seragam sekolah," tuturnya.
Ia mengatakan, meski aturan pembebasan pembelian seragam telah dikeluarkan, namun masih ada beberapa sekolah yang menjual seragam dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga pasar.
"Masih ada sekolah yang menjual seragam seharga Rp1,5 juta untuk kain batik, kain rok, kaos kaki, kerudung, ikat pinggang dan baju olahraga. Setelah kami cek harga dipasar, jauh dibawah harga itu," imbuhnya.
Baca juga: Identitas Oknum Pendemo Buang Sampah di Pendopo Sidoarjo Terungkap, Bakal Kena Sanksi Tipiring
Ia mendesak Pj Bupati Bangkalan segera bertindak dan memberikan sanksi pada sekolah yang masih "nakal". Sehingga, para siswa dapat belajar dengan nyaman tanpa harus memikirkan beban biaya seragam dan atribut sekolah.
Sayangnya, meski ratusan massa telah mendatangi kantor Pemkab Bangkalan, tidak ada satupun pejabat pemerintah yang keluar menemui massa.