jatimnow.com - Sepak terjang Sukur Prianto, empat periode menjadi anggota DPRD Bojonegoro. Sukur terus berkomitmen terus perjuangkan hak dan janji kesejahteraan masyarakat di kota Migas.
Politisi dari Partai Demokrat itu adalah bagian dari sejarah perkembangan pemerintahan dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro dari masa ke masa.
Kiprahnya, sangat panjang sebagai seorang politisi, pria kelahiran 12 Juli 1977 ini selalu tampil terdepan membela dan mengawal kebijakan untuk kepentingan warga Bojonegoro.
Baca juga: 50 Calon Anggota DPRD Bojonegoro Terpilih Menunggu Penetapan MK
Sukur juga mendapat julukan sebagai singanya DPRD Bojonegoro karena kerap kali menyampaikan kritikan pedas terhadap kebijakan yang dinilai tidak pro dengan masyarakat.
"Awal masuk jadi anggota dewan itu diamanahi duduk di Komisi A yang membidangi hukum dan pemerintahan, suatu tugas yang berat. Waktu itu saya ditunjuk jadi Sekretaris Komisi yang waktu itu ketuanya mas Agus Rismanto, " ujar Sukur mengawali bercerita pada jatimnow.com, Jumat (22/12/2023).
Dulu, lanjut Sukur, di masa kepemimpinan alm Bupati Santoso, kondisi Kabupaten Bojonegoro masih menjadi daerah yang miskin dan tertinggal. Kala itu merupakan masa perjuangan untuk mengelola tata pemerintahan pasca reformasi hingga prioritas pembangunan, sebab kemampuan APBD yang masih minim.
Kemudian dilanjutkan masa kepemimpinan Bupati Suyoto, dua periode perkembangan pembangunan dan perekonomian di Bojonegoro mulai meningkat seiring dengan adanya eksplorasi migas hingga hasilnya begitu nampak terasa bagi masyarakat.
Dilanjutkan pemerintahan di era Bupati Anna Mu'awanah dengan sumber APBD yang besar pembangunan infrastruktur semakin baik.
"Saya kira masing-masing pemimpin ada plus minusnya. Seperti, di era Bupati Santoso pemerintahannya terbuka, positif namun masih minim pembangunan karena APBD kita kecil waktu. Dilanjutkan, Bupati Suyoto itu pemerintahannya sangat terbuka dan responsif terhadap semua masalah," paparnya.
"Pembangunan juga mulai bergerak seiring bertambahnya APBD kita. Terus kalau di masa Bupati Anna ini, anggaran berlimpah banyak sektor yang telah tertangani, pembangunan di mana-mana. Namun, masih banyak masyarakat Bojonegoro yang belum diberikan ruang untuk ambil bagian dalam proses itu," tambahnya.
Baca juga: 18 Nama Caleg Baru di DPRD Bojonegoro, Sukses Geser Incumbent
Menurut suami dari Alfi Qomariah Mansur ini, alasan menjadi anggota dewan itu adalah karena panggilan untuk dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat Bojonegoro.
"Jujur kalau bagi saya (selama 4 periode) masih banyak PR di Bojonegoro banyak yang belum tuntas. Banyak harapan dan mimpi masyarakat di Bojonegoro dengan kemampuan APBD yang sebesar ini belum tuntas, Seperti masih minimnya lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi yang masih kurang cenderung stagnan, dan masih banyak lagi cita-cita untuk kesejahteraan dan hidup yang lebih baik untuk masyarakat yang belum terwujud, " ungkap bapak 3 anak ini.
Masih kata Sukur, ada banyak hal yang berkesan selama menjadi anggota DPR. Mulai menghadapi demonstran, mengawal hak masyarakat disekitar lapangan eksplorasi migas, hingga terciptanya perda konten lokal di tahun 2012 dan Perda yang mengatur Tata ruang dan kawasan strategis.
"Sayangnya, perda konten lokal tidak lagi digunakan saat ini. Padahal perda konten lokal ini tujuannya untuk memberikan payung hukum serta memberi ruang kepada masyarakat Bojonegoro untuk ambil bagian secara positif terhadap seluruh kegiatan - kegiatan yang ada di Bojonegoro," bebernya.
Pada pemilu 2024 yang akan datang, Sukur memantapkan diri untuk maju kembali menjadi calon legislatif di daerah pemilihan (dapil) 2 Bojonegoro meliputi wilayah kecamatan Sumberejo, Sukosewu, Balen dan Kapas.
Baca juga: 18 Incumbent DPRD Bojonegoro Berpotensi Ambyar di Pileg 2024
Ia tetap optimistis dapat kembali menjadi anggota legislatif meski harus bertarung dengan 11 incumbent yang juga berebut hati masyarakat di Dapil 2 Bojonegoro.
"Tidak ada strategi khusus, kita dekati dan rebut hati masyarakat. Harapan ke depan untuk karir yang lebih tentu ada, tapi kita fokus untuk mewujudkan mimpi kesejahteraan bagi masyarakat Bojonegoro, juga masih banyak PR, banyak hal yang harus kita awasi dan kita kawal," tambahnya.
Adapun disinggung terkait ongkos atau biaya politik untuk memuluskan langkah melenggang duduk di kursi DRPD Bojonegoro, Sukur tertawa dan membeber tipis.
"Modal jadi anggota DPR atau ongkos politik di Bojonegoro itu relatif mas, ya berkisar 1 sampai 2 milyar lah, " pungkasnya sambil tertawa terkekeh.