jatimnow.com - Terus naiknya harga beras masih menimbulkan kekhawatiran warga. Upaya pemerintah melakukan resi gudang dipandang belum mampu menekan harga di pasaran.
Menurut anggota DPRD Jatim Freddy Poernomo, kurang berhasilnya kebijakan resi gudang ini karena belum dimanfaatkan maksimal. Akibatnya, naiknya harga beras tak terbendung. Sementara upaya pemerintah menggelar operasi pasar pun belum bisa merata ke semua wilayah.
“Harusnya dari awal resi gudang bisa dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas harga beras di pasar Jawa Timur,” tandas politisi Partai Golkar ini, Selasa (27/2/22024).
Baca juga: Harga Beras Tinggi, Inflasi di Kabupaten Tulungagung 2,6 Persen
Freddy menyampaikan, resi gudang yang dikawal melalui Dinas Pertanian Jawa Timur, seharusnya mampu mengendalikan saat hasil panen. Apalagi Jawa Timur juga memiliki Peraturan Daerah (Perda) Resi Gudang.
Kebijakan yang dilakukan, dimana saat panen harga komoditas pertanian turun drastis dan tentunya sangat merugikan petani. Di sini resi gudang sangat dibutuhkan untuk menampung produk pertanian yang berlimpah sehingga harga di masyarakat sangat stabil.
“Resi gudang yang sudah ada dan tinggal dioptimalkan,” sebut politisi Golkar ini
Namun menurut anggota DPRD Jatim Lilik Hendarwati, Pemprov Jatim sebaiknya memperbanyak gelaran operasi pasar untuk menekan harga beras yang terus melambung.
Baca juga: Harga Beras Meroket, DPRD Minta Pemkot Surabaya Gencarkan Operasi Pasar
Menurut dia, langkah itu harus segera dilakukan, untuk membantu warga yang kesulitan memperoleh harga beras murah di pasaran.
“Imbauan kita kepada Pemprov karena suasananya seperti ini harus ada operasi pasar secara massif, karena banyak warga terutama ibu-ibu yang mengeluhkan harga beras,” katanya, pada Senin (26/02/2024).
Politisi fraksi PKS itu berharap, agar operasi pasar digelar di 38 kabupaten/kota di Jatim. Selama ini, menurut dia, kebijakan tersebut dinilai masih belum merata, sehingga tidak banyak dirasakan masyarakat.
“Saya kira harus operasi pasar menyeluruh di 38 kabupaten/kota di Jatim,” tambahnya.
Baca juga: Cara Pemkab Lamongan Stabilkan Harga Bahan Pokok Jelang Ramadan
Bendahara DPW PKS Jatim itu menambahkan, selama ini sosialisasi yang diberikan Pemprov saat operasi pasar kurang massif. Karena itu, ketika kebijakan operasi pasar digulirkan, maka harus disosialisasikan secara luas, agar masyarakat banyak mengetahui.
Dia berharap agar ketika memasuki musim panen bulan depan, stok beras di Jatim kembali normal dan harganya bisa melandai.
“Bagaiamanapun beras harus ada karena merupakan makanan pokok. Kalau melihat kondisi seperti ini panen raya sangat baik, tidak membuat harga beras naik tinggi tetapi memberikan peluang,” pungkasnya.