jatimnow.com - Proyek pembangunan underpass di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, tepatnya di seputar Taman Pelangi, batal digarap dikerjakan di tahun 2024.
Proyek yang digagas untuk mengurai kemacetan dari arah Surabaya-Sidoarjo dan sebaliknya ini baru akan memasuki masa pembebasan lahan dan pemindahan beberapa saluran.
"Jadi nanti semuanya ada di pemerintah pusat. Tahun ini kita mengerjakan terkait dengan pembebasan dan pemindahan saluran. Tahun depannya (pengerjaan) underpass-nya," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Senin (4/3/2024).
Baca juga: Incar Tersangka Baru, Proyek Underpass Surabaya, Menyerahkan Diri
Pembebasan lahan dan pemindahan saluran ini ditarget rampung tahun 2024. Sehingga di tahun 2025, pemerintah pusat bisa mulai mengerjakan pembangunan fisik underpass.
"Jadi (pengerjaan) ini tidak satu tahun, karena kita mengubah saluran dulu. Karena tidak di atas (overpass) tapi di bawah (underpass). Jadi target pembebasan lahan dan menggeser saluran tahun ini, baru ngerong (membuat) underpassnya," ujarnya.
Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Surabaya, Irvan Wahyudrajat menjelaskan pembangunan proyek underpass ini masuk dalam daftar proyek prioritas.
Baca juga: Proyek Underpass Jalan Ahmad Yani Surabaya Direalisasikan Tahun 2024?
"Termasuk JLLB (Jalan Lingkar Luar Barat) dan JLLT (Jalan Lingkar Luar Timur) itu semua menjadi program prioritas yang kita usulkan ke pemerintah pusat," kata Irvan.
Pemkot Surabaya telah menganggarkan Rp80 miliar untuk pembebasan lahan pembangunan underpass Taman Pelangi. Anggaran tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya tahun 2024.
"Untuk APBD (2024) kita selesaikan tahun ini untuk pembebasan 22 rumah. Kemudian untuk supporting atau penunjang, kita kerjakan dulu melalui APBD, termasuk ruang terbuka hijau, sambil menunggu dari pemerintah pusat," ungkap dia.
Baca juga: Underpass Mayjend Sungkono Surabaya, Kolaborasi Pemerintah dan Swasta
Irvan mengungkapkan pemkot juga berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait sejumlah proyek strategis lain yang bisa dibiayai oleh pemerintah pusat.
Pihaknya berharap, pembangunan underpass untuk pengurai kemacetan tidak hanya dilakukan di bundaran Taman Pelangi, tetapi juga simpang Margorejo dan Wonokromo. Sebab, ketiga titik simpang jalan tersebut, saling berkaitan.
"Karena tiga titik ini satu kesatuan. Jadi fokus pada penyelesaian perlintasan tidak sebidang, karena ada rel kereta api di situ, baik di Wonokromo, Margorejo maupun Dolong (Taman Pelangi). Sehingga kita berharap bahwa tiga simpang itu bisa terselesaikan," pungkas dia.