jatimnow.com - Fraksi-fraksi di DPRD Jawa Timur memberikan sejumlah catatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2023 dalam rapat paripurna, Senin (1/4/2024) kemarin.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah dan dihadiri Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono.
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Agatha Retnosari menekankan bahwa laporan mengenai investasi pada LKPJ 2023 tidak mencerminkan upaya pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata.
Baca juga: Program Makan Bergizi Diharapkan Bisa Serap Sayuran Lokal Mojokerto
"Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa lampiran investasi tidak mencerminkan upaya pembangunan yang telah dinarasikan dalam LKPJ, tidak tampak adanya pemulihan ekonomi kerakyatan dan tidak mengindikasikan keberpihakan pada implementasi prioritas pembangunan," papar Agatha Retnosari.
Agatha menambahkan, bahwa terjadi penurunan serapan tenaga kerja di sektor perdagangan dari 20,08% pada tahun 2022 menjadi 19,10% di tahun 2023 lalu, angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,98%.
"Serapan tenaga kerja dalam sektor pariwisata juga turun padahal sektor pariwisata menjadi andalan begitu pula agro. Dalam LKPJ ini tidak dijelaskan soal relasi komprehensif antara investasi dengan serapan tenaga kerja melalui pembanding antara tenaga kerja yang telah ada dan tenaga kerja yang baru terserap, ini harus jadi perhatian Gubernur," tambahnya.
Sedangkan Fraksi PKS, PBB dan Hanura DPRD melalui juru bicara Mathur Husyairi menyoroti kurangnya transparansi dan perencanaan program bisa menjadi kendala serius dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di Jawa Timur. Perlu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program kesejahteraan.
Mathur menyebut bahwa persoalan yang tidak pernah selesai adalah urusan kesejahteraan. Dimana, menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kalau dibilang Gubernur Khofifah ini berhasil menurunkan angka kemiskinan, perbandingannya dengan siapa. Kalau dibandingkan dengan periodenya Pakde Karwo itu gak benar. Justru periode Khofifah ini naik," ungkapnya.
Khofifah-Emil yang telah dikritik karena angka kemiskinan yang naik selama masa jabatannya, didesak untuk membandingkan pencapaian tersebut dengan periode sebelumnya.
Baca juga: DPRD Jatim Resmi Sahkan APBD Jatim 2025, Belanja Daerah Rp29,6 Triliun
Meskipun program-program seperti Jalin Matra dan Jalin Kesra dilaksanakan selama era sebelumnya, kejelasan dan efektivitas program-program saat ini menjadi sorotan.
"Lebih jauh, APBD di era Pakde Karwo hampir tiap tahun program pengentasan kemiskinan itu ada. Mulai dari Jalin Matra, Jalin Kesra. Nah setelah bu Khofifah ini kan gak jelas. Dia hanya punya Jatim Sejahtera," jelasnya.
Kurangnya transparansi dalam data dan penggunaannya juga menjadi masalah. Menurut Mathur, dengan banyak pihak merasa tertutup dan tidak diberikan akses untuk menggali lebih dalam. Pihak-pihak terkait, termasuk DPRD, menuntut kejelasan dalam perencanaan program dan pelaksanaannya.
"Yang aneh lagi, data ini terkesan tertutup. Tidak boleh digunakan pihak lain. Nah, pihak lain ini siapa, apakah DPRD ini pihak lain. Kita ini kan pemerintah daerah," ucapnya.
Ketidakpastian mengenai siapa yang bertanggung jawab atas program-program kesejahteraan juga menjadi perhatian serius DPRD Jatim. Politisi PBB ini pun mengaku bingung mengenai peran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan kurangnya database yang memadai untuk pendataan.
Baca juga: Reses Ketua DPRD Jatim, Kader KSH Surabaya Sambat Gaji Kurang
"Di RKPJ ini kami akan kami dalami. Saya ingin tahu sebenarnya yang paling bertanggung jawab mengentas kemiskinan ini OPD mana. Dinas sosial kita tanya mereka jawab bukan, hanya menyerahkan bantuan. Mereka juga tidak punya database. Termasuk Sinta Gelis program andalannya Pak Wagub Emil Dardak," bebernya.
"Kalau datanya tidak benar, mau tepat sasaran gimana. Kenapa kesejahterannya tidak tercapai, ya perencanaannya tidak beres," tambahnya.
Dalam menghadapi kritik ini, pemerintah diharapkan untuk meningkatkan transparansi, perencanaan yang lebih baik, dan memastikan penggunaan data yang akurat untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif.
Sementara, Pj Gubernur Adhy Karyono menegaskan pihaknya akan menggelar rapat untuk menyiapkan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jatim.
"Kami akan rapatkan untuk menjawab fenomena terkait pandangan mereka (Fraksi-fraksi). Sehingga kami bisa meyakinkan bahwa kinerja kami betul-betul memang valid," pungkasnya.