LKPJ

Wabup Probolinggo tegaskan catatan dari legislatif bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen penting dalam perbaikan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Rekomendasi tersebut diserahkan setelah sebelumnya bersama DPRD Jatim mendengar pendapat akhir dari fraksi-fraksi terhadap LKPJ yang telah disampaikan oleh Gubernur Khofifah pada 21 Maret 2025 lalu.

Juru bicara Banggar Kabupaten Lamongan Ning Darwati mengapresiasi respons eksekutif rampungkan pertanggungjawaban APBD 2023.

Namun demikian masih ada beberapa catatan yang diberikan untuk bahan pertimbangan di tahun mendatang.

Adhy mengatakan, pentingnya sinergitas dalam meningkatkan capaian Indeks Kinerja Utama (IKU).

Kurangnya transparansi dalam data dan penggunaannya juga menjadi masalah.

"Peningkatan pencapaian ini dijabarkan dalam 11 Indikator Kinerja Utama (IKU)," ucap Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti mengatakan, meski Pemkot telah memiliki beberapa capaian, masih ada pekerjaan rumah yang harus dituntaskan.