jatimnow.com - Trend pelanggaran yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Surabaya menunjukkan lonjakan mencolok dalam beberapa tahun terakhir.
Data terbaru mencatat, pelanggaran ASN meningkat dari 18 kasus pada 2018. Kemudian terus naik menjadi 27 kasus pada 2019, lalu 30 kasus pada 2020 dan 37 kasus pada 2021.
Selanjutnya melonjak tajam menjadi 144 kasus pada 2022 dan 161 kasus pada 2023. Tren ini memicu kekhawatiran di kalangan legislatif dan masyarakat.
Baca juga: AMCJ Apresiasi Pemkab Jember Hentikan Program Berbasis Masyarakat Selama Pilkada
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Muhaimin, mengungkapkan keprihatinannya dan menekankan perlunya pembinaan mental serta spiritual bagi ASN.
"Kita harus memberikan pencerahan melalui ajaran agama, khususnya bagi ASN beragama Islam, dengan melibatkan ulama dan kiai," ujar Muhaimin, Jumat (18/10/2024).
Muhaimin percaya, pendekatan spiritual dapat meningkatkan kesadaran ASN terhadap tanggung jawab mereka sebagai abdi negara.
"Sentuhan rohani ini penting untuk mengembalikan kesadaran mereka," tambahnya.
Baca juga: Rekrutmen PPPK Pemkab Ponorogo Dibuka 2 Gelombang, Berikut Tahapannya
Selain pembinaan mental, Muhaimin juga menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menyarankan agar pengawasan dilakukan secara langsung dan intensif.
"Pimpinan OPD harus memanggil ASN secara pribadi dan menjelaskan tugas mereka dengan jelas," tegasnya.
Lebih lanjut, Muhaimin mengingatkan bahwa ASN harus menjadi teladan bagi masyarakat. Ia mengusulkan agar pelanggaran yang terjadi ditangani dengan pembinaan, bukan sanksi berat.
"Pelanggaran yang membawa dampak negatif harus dibina agar ASN dapat memperbaiki diri," jelasnya.
Baca juga: Kemenkumham Jatim: Pegawai Aktor Utama dalam Paradigma Baru Corporate University
Legislator dari Fraksi PPP ini menekankan komitmen Komisi A untuk bekerja sama dengan pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas dan integritas ASN di Surabaya.
"Kami siap bersinergi dengan eksekutif untuk perbaikan ini," pungkasnya.
Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan pelanggaran ASN dapat ditekan dan pelayanan publik di Surabaya semakin berkualitas.