jatimnow.com - Pasangan calon bupati dan wakil bupati Deny Widyanarko - Mudawamah, serta Hanindhito Himawan Pramana - Dewi Mariya Ulfa kembali melanjutkan agenda kampanye dalam Pemilihan Bupati Kediri 2024, pada Selasa (8/10/2024).
Mas Deny menggelar sambang dusun di Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo. Di wilayah Lereng Gunung Wilis. Di sana, pasangan nomor urut 1 itu membeberkan program prioritasnya, pembangunan dusun senilai 300-500 juta per tahun.
Program tersebut merupakan buah pemikiran Deny yang kemudian disusun barsama tim dan para pakar. Deny meyakini program andalannya tersebut mampu mempercepat pembangunan di Kabupaten Kediri sehingga terwujud Kediri Hebat, sebagaimana visi dan misi besarnya bersama pasangannya Hj. Mudawamah.
Baca juga: KPU Kabupaten Kediri Sosialisasikan Pedoman Teknis Kampanye Pilkada 2024
Masih kata Deny, program pembangunan dusun hanya akan mengurangi 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kediri sebesar Rp3,6 triliun. Sehingga, postur anggaran daerah masih sangat besar untuk kepentingan publik lainnya.
Dengan program Rp300-500 juta per dusun tersebut, masyarakat memiliki andil besar dalam menentukan kebutuhan apa yang diperlukan di masing-masing dusun.
"Mengingat dalam hal ini, masyarakatlah yang akan mengusulkan serta menentukan skala prioritas kebutuhan, yang saat ini tengah diperlukan oleh masing-masing dusun melalui program pembangunan dusun senilai Rp 300-500 juta per dusun tersebut," terangnya.
Menurut Deny, program tersebut cukup fleksibel. Bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktut, meningkatkan perekonomian dan kegiatan kepemudaan seperti pelatihan, olahraga dan lain sebagainya.
"Jadi penggunaannya cukup fleksibel, misalkan diperuntukkan untuk sektor ekonomi seperti bantuan pengadaan barang maupun alat pendukung bagi kinerja pelaku UMKM, lalu di sektor perikanan maupun pertanian hal ini sangat bisa direalisasikan melalui usulan-usulan yang nantinya muncul di setiap dusun. Saya yakin, bahwa sebenarnya masyarakatlah yang tau akan kebutuhan di dusunnya, dan apa yang menjadi masalah di dusunnya. Jadi dengan besaran Rp300-500 juta per dusun itu biarlah masyarakat sendiri yang menentukan" jelas Deny.
Sebagai wujud komitmennya, cabup yang identik dengan blangkon hijaunya itu juga melakukan kontrak politik dengan masyarakat.
Dalam kontrak politik tersebut Deny bersedia mengundurkan diri dari jabatan Bupati Kediri apabila dirinya gagal mewujudkan program pembangunan dusun sebesar Rp300-500 juta per dusun per tahun selama dua tahun bekerja.
"Bentuk wujud komitmen saya, bahwa saat saya nanti menjabat sebagai Bupati Kediri, di mana dalam kurun waktu dua tahun itu saya akan menganggarkan program pembangunan dusun. Bila mana dalam dua tahun masa jabatan saya, saya tidak bisa menganggarkan program pembangunan itu, saya akan mengundurkan diri sebagai Bupati Kediri," tegas pria asal Desa Pranggang, Kecamatan Plosoklaten itu.
Deny mengklaim, sudah melakukan kontrak politik dengan kelompok masyarakat dari ratusan dusun di Kabupaten Kediri. Kontrak perjanjian itu akan ia teruskan ke seluruh dusun, sehingga masyarakat bisa mengetahui seluruh visi misi dan program kerjanya yang pro terhadap rakyat.
"Kita selama ini sudah melakukan kunjungan ke dusun di Kabupaten Kediri, kira-kira dusun 500 lebih dan ini terus kita lakukan. Setiap kunjungan dusun, kita sertai dengan kontrak politik yang sama," tandasnya.
Sementara itu pasangan nomor urut 2 Hanindhito Himawan Pramana bertemu warga di Kandangan. Dia menyebut di Kecamatan Kandangan ada dua persoalan yang masuk dalam agenda pembangunannya jika kembali terpilih di Pilkada 2024 mendatang.
Mas Dhito, sapaannya membeberkan, ada empat kebutuhan dasar yang harus dijalankan sebagai kepala daerah. Selain bidang kesehatan, pendidikan, maupun sosial, infrastruktur menjadi salah satu sektor yang harus mendapatkan prioritas.
"Catatan saya di Kandangan ada dua khususnya bidang infrastruktur yakni Pasar Kandangan dan jembatan lama. Itu yang selalu menjadi catatan saya, " katanya saat melakukan kampanye di Desa Banaran, Kecamatan Kandangan, Selasa (8/10/2024).
Jembatan lama atau yang biasa disebut Jembatan Konto memang menjadi keluhan warga yang disampaikan dalam kampanye itu. Jembatan itu cukup lama rusak dan tidak bisa lagi dilewati.
Baca juga: KPU Kabupaten Kediri Terima Si Jalih, Maskot Pilkada 2024
Selain jembatan, Pasar Kandangan juga menjadi persoalan yang mendapatkan prioritas dari calon bupati petahana itu. Adapun Pasar Kandangan itu nantinya bakal dilakukan relokasi.
"Mau nggak mau harus pindah karena itu sudah terlalu full," ungkapnya.
Mas Dhito membeberkan, selama di periode pertama, di bidang infrastruktur ini untuk mendukung sektor ekononi, pihaknya telah melakukan revitalisasi Pasar Wates.
Kemudian, pembangunan infrastruktur jalan dengan panjang 391.222 meter. Selain jalan, mendukung konektivitas antar wilayah, juga dibangun infrastruktur jembatan yakni Jembatan Ngadi, Jembatan Jongbiru, serta Jembatan Gedangsewu.
Selain jembatan lama dan Pasar Kandangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kediri, dalam kampanyenya siang itu ada juga keluhan terkait kondisi jalan Pare-Kandangan yang mengalami kerusakan.
Diterangkan Mas Dhito, Jalan Pare-Kandangan merupakan ruas jalan provinsi. Adapun untuk perbaikan jalan itu menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
"Tapi apakah bupati terus lepas tangan? Tidak. Karena (bagaimanapun) tetap masyarakat kabupaten yang lewat," urainya.
Atas persoalan itu, diakui pihaknya pada 2023 telah mengusulkan perbaikan ke Gubernur Jawa Timur. Menjadi janjinya jika nantinya diamanati warga untuk menjadi bupati pihaknya akan mengusulkan kembali kepada Gubernur Jawa Timur terpilih.
Baca juga: KPU Kabupaten Kediri Tetapkan Nomor Urut Paslon Peserta Pilkada 2024
"Insya Allah setiap tahun saya tagih terus sampai terealisasi," tandas Mas Dhito.
Nugroho, warga yang mengeluhkan terkait Jalan Pare-Kandangan itu mengaku, penjelasan yang dilakukan Mas Dhito dalam kampanye itu dapat diterima warga. Terutama terkait perbaikan kerusakan ruas jalan provinsi itu.
"Mas Dhito juga ada atasannya (Gubernur) kami juga memaklumi, bagaimanapun tidak mungkin Mas Dhito bekerja sendiri kalau tidak ada persetujuan atasan," ucapnya.
Kakek berusia 73 tahun itu pun mengapresiasi rencana relokasi Pasar Kandangan yang telah menjadi agenda pembangunan Mas Dhito. Sebagai pintu masuk dari arah Jombang maupun Malang, arus lalu lintas sekitaran pasar saat ini semakin padat bahkan kerap terjadi kemacetan.
Kemacetan itu selain karena peningkatan arus kendaraan yang melintas, juga dipengaruhi pedagang yang sampai meluber ke tepian jalan. Dengan begitu langkah relokasi dinilai paling baik.
"Kalau pasarnya disitu terus kemacetan tetap bakal terjadi," urainya.
Secara keseluruhan, Nugroho menilai program yang telah dijalankan Mas Dhito di periode pertama sudah baik dan patut dilanjutkan. Pihaknya bersama warga lainnya siap untuk memenangkan Mas Dhito.
"Pekerjaan yang belum selesai harus diselesaikan, kalau sampai Mas Dhito tidak terpilih belum tentu penggantinya akan meneruskan. Makanya Mas Dhito harus lanjut," pungkasnya.