jatimnow.com - Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kanim Kelas I Khusus Surabaya pada Rabu (6/11/2024). Rombongan dewan yang dipimpin Ali Mazi tersebut diterima secara langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Jatim Heny Yuwono beserta pimti Pratama dan jajaran Keimigrasian.
Ali Mazi menyampaikan bahwa kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk memahami kondisi dan situasi di Jatim khususnya terkait Keimigrasian.
"Kami perlu data primer secara faktual terkait Keimigrasian sebelum dan sesudah adanya UU baru, serta penataan organisasi dan SDM di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan," urainya.
Baca juga: 2 Pimti Pratama Kemenkumham Jatim Promosi ke Unit Pusat Kementerian Hukum
Pelaksanaan Keimigrasian, lanjutnya, merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia.
Beberapa persoalan juga disampaikan terkait Keimigrasian seperti kompleksnya mobilitas orang asing, masalah pencegahan, penangkalan dan lainnya.
Baca juga: 48 Napi High Risk di 7 Lapas Jatim Dipindah ke Nusakambangan
"Adanya pemindahan fungsi imigrasi ke dalam kementerian baru merupakan langkah untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalitas pelaksanaan Keimigrasian," jelasnya.
Sementara itu Kakanwil Jatim Heny Yuwono menyampaikan bahwa pengawasan terhadap orang asing yang akan masuk dan sudah berada di wilayah Republik Indonesia secara simultan telah dilakukan pengawasan secara berjenjang dan melibatkan steakholder terkait.
"Khususnya di wilayah Jawa Timur pengawasannya dilakukan bekerja sama antar instansi dengan dibentuknya Tim Pengawaan Orang Asing (Tim Pora) baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi," katanya.
Baca juga: Rutan Perempuan Mulai Sosialisasikan Tahapan Pilkada Pada Warga Binaan
Terkait pemisahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga Kementerian, saat ini sudah dibentuk tim Pokja Tingkat pusat yang Menyusun SOTK serta fasilitatif opersaional perkantoran termasuk pengelolaan SDM.
"Satuan kerja Imigrasi di daerah hanya menyiapkan data yang diperlukan Tim Pokja jika diperlukan seperti data pegawai dan identifikasi BMN," tandasnya.