jatimnow.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono dan Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi melakukan Penandatanganan Adendum Kesepakatan Bersama Antara Pemprov Jatim dan Pemprov DKI Jakarta di Gedung Negara Grahadi Surabaya.
Penandatanganan adendum berdasarkan kesepakatan bersama nomor: 100.3.7.1/17/KSB/011.3/2025 tanggal 31 Januari 2025 ini bertujuan untuk memperkuat sinergi di berbagai bidang yang sebelumnya telah terjalin dengan baik.
"Pertemuan hari ini merupakan bentuk upaya nyata untuk menguatkan sinergi program kerjasama di berbagai bidang antara Pemprov Jatim dan DKI Jakarta," ujar Adhy, Jumat (31/1/2025).
Baca juga: 2 BUMD Pemprov Jatim Berubah Nama
"Pada prinsipnya tentu ini sangat penting karena kerja sama antar daerah itulah kunci untuk bisa mengendalikan inflasi dengan baik. Semoga pertemuan ini bisa berdampak positif bagi Jawa Timur maupun DKI Jakarta," harapnya menambahkan.
Kerja sama Pemprov Jatim dan DKI Jakarta sendiri telah terjalin sejak tanggal 3 juni 2021 dan akan berakhir pada 3 juni 2026. Adhy menyebut, ke depannya kerja sama akan dikembangkan seiring dengan kebutuhan antara kedua daerah. Maka dari itu, diperlukan beberapa penyesuaian dalam kesepakatan bersama tersebut.
"Di antaranya bidang pangan; pengembangan pertanian, peternakan, dan perdagangan; peluang penanaman modal; pariwisata dan ekonomi kreatif; sdm; kehutanan; koperasi dan umkm; serta bidang lainnya yang terkait urusan pemerintahan," terang Adhy.
Adhy menambahkan, Jawa Timur bisa menjadi partner kerjasama lantaran memiliki beberapa kelebihan di berbagai sektor. Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tumbuh positif sebesar 4,91 persen pada triwulan III tahun 2024.
"Jawa Timur juga mampu mengendalikan tingkat inflasi sesuai sasaran nasional 2,5+1 persen. Dimana, pada Desember 2024, inflasi Jatim sebesar 1,51 persen (y-on-y) dan didukung dengan kinerja investasi yang tumbuh signifikan," terangnya.
Menurutnya, Jawa Timur mampu mempertahankan posisi sebagai produsen padi terbesar di Indonesia selama empat tahun berturut- turut sejak 2020 hingga 2023. Sedangkan berdasarkan angka sementara Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi Jatim tahun 2024 mencapai 9,23 juta ton-gkg atau setara 5,32 juta ton beras,
"Ini berkontribusi sebesar 17,52 persen terhadap produksi padi nasional," ucapnya.
Dalam kesempatan ini, Adhy menyampaikan bahwa Pemprov Jatim juga meluncurkan program korporasi petani. Melalui program tersebut, ia berharap daya tawar terhadap tengkulak dan daya saing petani bisa meningkatkan.
Baca juga: Pemprov Jatim Siapkan Relokasi Korban Tanah Gerak di Trenggalek
"Program ini juga sekaligus sebagai alternatif solusi meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus mengendalikan inflasi pangan," katanya.
Sementara di sektor peternakan, lanjut Adhy, Jawa Timur konsisten menjadi gudang ternak nasional. Sapi perah Jatim berkontribusi 62 persen terhadap populasi sapi perah nasional dan sapi potong Jatim berkontribusi 28 persen terhadap populasi sapi potong nasional.
"Populasi sapi Jawa Timur pun yang terbanyak di Indonesia," terangnya.
Banyaknya populasi sapi yang ada di Jawa Timur ini, kata Adhy, membuat Pemprov Jatim terus berupaya untuk menekan wabah yang sedang mengancam. Seperti halnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD). Vaksinasi pun terus digencarkan.
"Saat ini telah dilaksanakan vaksinasi PMK sebanyak 14,7 juta dosis atau 95 persen dari target vaksinasi 15,4 juta dosis. Meski begitu secara nasional Jawa Timur tetap menempati peringkat I untuk populasi sapi," jelasnya.
Baca juga: 8 Poin Hasil Rakor Jalan Rusak akibat Truk Muatan Milik PT Semen Imasco Asiatic
Tak berhenti di situ, untuk mempertahankan status tersebut, Jawa Timur menjalankan implementasi rencana aksi road map exit strategy PMK.
"Hasilnya kejadian penyakit PMK di Jawa Timur telah dapat dikendalikan," tegasnya.
Sementara itu, Pj Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi mengatakan, penandatanganan adendum dengan Pemprov Jatim ini penting dilakukannya. Karena sebagian pusat perdagangan dan distribusi, DKI Jakarta membutuhkan suplai yang cukup untuk ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi.
"Ini memang sangat strategis dalam rangka kita meningkatkan ketahanan pangan, ini juga sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo, dimana kita betul-betul ketahanan pangan harus kita tingkatkan dan kita pertahankan," ungkapnya.
"Kita juga harus menuju swasembada pangan dan DKI Jakarta sangat butuh kerja sama ini," pungkasnya.