jatimnow.com - Maraknya kibaran bendera Jolly Roger, seperti dalam serial anime One Piece menjelang HUT ke-80 RI, ramai jadi perbincangan di jagat media sosial.
Direktur Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Qotrunnada Wahid turut mengomentari fenomena itu. Menurutnya aksi pengibaran bendera Jolly Roger dari anime One Piece tersebut, sebagai bentuk ekspresi kreatif anak muda yang tidak perlu ditanggapi secara represif.
“Kalau ditanya ke Gus Dur, mungkin jawabnya: ‘Oh gitu aja kok repot’. Yang penting tetap 10 cm di bawah bendera Merah Putih,” ujar Alissa saat ditemui di Hotel Majapahit Surabaya, Selasa (5/8/2025).
Baca juga: No One Piece, Kedai Bakso di Surabaya Ini Pilih Bendera NU
Ia menilai, pengibaran bendera fiksi semacam ini tidak bisa disamakan dengan upaya memecah belah bangsa.
“Kalau NU yang ngibarin itu baru bahaya, karena punya infrastruktur, pesantren, pengajian. Tapi ini cuma bendera aja kok, takut banget,” tegas putri sulung Presiden ke-4 RI itu.
Alissa berpendapat bahwa pemerintah seharusnya menanggapi fenomena ini dengan membuka ruang dialog, bukan dengan pendekatan represif. Ia menyayangkan tindakan penghapusan gambar One Piece di ruang publik serta pernyataan aparat yang terkesan mengarah pada upaya kriminalisasi.
“Tidak perlu bereaksi secara berlebihan. Hanya dengan membawa bendera, mana mungkin mereka melakukan pemberontakan? Ini justru bentuk ekspresi kreatif yang menunjukkan bahwa generasi muda kita memiliki sikap kritis,” ujarnya.
Ia mengingatkan, dalam negara demokrasi, suara rakyat adalah hal yang harus dijaga, bukan dibungkam.
Baca juga: Alissa Wahid Ungkap Sikap Gusdurian Hadapi Pemilu dan Pilpres 2024
“Kalau rakyatnya gak bersuara, itu justru bahaya. Bisa jadi karena apatis, atau karena dipaksa diam. Dua-duanya masalah besar,” ujarnya.
Menanggapi pendapat bahwa aksi tersebut layak mendapat sanksi hukum, Alissa menyebut itu sebagai reaksi yang berlebihan. Ia menekankan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi.
“Kalau hanya sekadar menghapus gambar, itu bisa dimaklumi sebagai bagian dari tugas pemerintah menjaga ketertiban. Tapi jika sudah ada tindakan represif seperti penangkapan, itu sudah melampaui batas,” tandasnya.
Alissa bahkan mengusulkan agar pemerintah membuka ruang diskusi dengan para pelaku aksi bendera One Piece. Supaya pemerintah bisa mendengarkan suara dari mereka yang mengibarkan bendera tersebut.
Baca juga: Soal Yenny Wahid Dipasangkan Ganjar, Alissa Ungkap Sikap Keluarga dan Gusdurian
Ia mengingatkan kembali pada ajaran Gus Dur. Dimana akhir-akhir ini bangsa kita beberapa pemimpin tidak bisa membedakan antara kepemimpinan dengan kekuasaan.
"Dikira kalau punya kekuasaan Itu berarti bisa memimpin, padahal belum tentu," pungkasnya.
Reporter: Fatkur Rizki