jatimnow.com,- Fraksi PKB DPRD Kabupaten Jember mengkritik Wakil Bupati Jember Djoko Susanto. Kritik diberikan karena Djoko sudah belasan kali tak hadiri rapat paripurna. Fraksi PKB mengkritik keras ketidakhadiran tersebut. Mereka menilai absennya Djoko ini bisa mengurangi optimalisasi pembahasan kebijakan strategis daerah.
Dalam Rapat Paripurna Pandangan Akhir Raperda P-APBD 2025, Juru Bicara Fraksi PKB, Nurhuda Candra Hidayat menyatakan, ketidakhadiran Wabup Djoko merupakan penghinaan terhadap lembaga DPRD.
"Kehadiran Wakil Bupati bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban konstitusional yang mencerminkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang akuntabel," ujarnya, Kamis (7/8/2025).
Baca juga: Sering Tak Hadir Saat Rapat Paripurna, Ini Penjelasan Wabup Jember Djoko Susanto
Nurhuda juga menegaskan, ketidakhadiran wakil bupati yang terus-menerus ini mengurangi optimalisasi pembahasan kebijakan strategis daerah. Pihaknya menuntut penjelasan resmi serta komitmen Djoko Susanto untuk hadir secara konsisten ke depan.
Baca juga: Terima Laporan Beras Medium SPHP Palsu, Bupati Jember Minta Masyarakat Teliti
"DPRD bukan sekadar stempel, melainkan mitra kerja yang harus dihormati. Jika Wakil Bupati konsisten absen, maka muncul pertanyaan: Sejauh mana keseriusannya dalam menjalankan tugas?," ungkapnya.
Anggota Fraksi PKB juga mengajak Wakil Bupati Djoko Susanto mengakhiri dinamika yang kurang produktif dan lebih memfokuskan energi dengan kerja birokrasi.
Baca juga: 22 Ribu Guru Ngaji di Jember Bakal Terima Dana Insentif Tahun Ini
"Kepada Wakil Bupati, kami mengimbau untuk mengakhiri dinamika yang kurang produktif. Mari tunjukkan kedewasaan dalam birokrasi dengan mengubah narasi menjadi kerja nyata," pungkasnya.