jatimnow.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah mengkaji wacana penerapan kebijakan satu orang satu akun media sosial. Kebijakan yang bertujuan untuk memerangi akun anonim dan hoaks ini menuai pro-kontra di masyarakat.
Akademisi Pemerhati Kebijakan Media dan Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR) turut memberikan perspektif kritis terhadap wacana ini.
Dosen FISIP UNAIR, Titik Puji Rahayu, menyoroti bahwa kebijakan ini justru berpotensi besar memangkas penyebaran informasi positif.
Baca juga: Passion vs Realita, Mana yang Lebih Penting? Ini Wejangan Nicholas Saputra dan Najwa Shihab
"Media sosial bukan hanya sarana hoaks, melainkan juga tempat penyebaran informasi yang bermanfaat dan mampu memberdayakan masyarakat," ujarnya.
Lebih lanjut, Titik menegaskan bahwa kebijakan ini belum menyentuh akar masalah. Menurutnya, fakta yang terjadi menunjukkan bahwa persebaran hoaks atau informasi salah mayoritas disebabkan oleh bot, bukan akun organik milik manusia. Ia menilai pendekatan ini kurang efektif dan justru menghukum kelompok yang salah.
"Jadi yang banyak menyebarkan hoaks itu biasanya adalah bot, tapi kenapa yang dihukum justru manusia yang dia bukan merupakan bot atau automated social media in system," jelasnya. Ia menambahkan bahwa memiliki banyak akun pada saat ini adalah hal yang wajar dan umumnya memiliki tujuan spesifik.
Baca juga: Pemerintah Keluarkan Uang Kertas Baru Pecahan Rp300.000, Benarkah?
"Maka mereka punya suatu akun yang memang mereka tujukan untuk merepresentasikan citra profesional mereka. Di sisi lain mereka juga punya akun yang itu sifatnya untuk pertemanan, di mana mereka lebih lugas menyampaikan mereka siapa adanya," paparnya.
Menyikapi hal tersebut, Titik menawarkan sebuah solusi yang lebih fundamental. Menurutnya, masyarakat yang sejahtera dan teredukasi dinilai akan lebih kebal terhadap misinformasi dan tidak mudah menyebarkan hoaks.
"Edukasi kepada masyarakat untuk mereka tidak sembarangan menyebarkan informasi jika mereka tidak memahami informasi," terangnya.
Baca juga: Tips Ampuh Jadi Konten Kreator Sukses, Bapak Instagram Bongkar Rahasianya!
Untuk itu, Titik mengajak pemerintah untuk lebih berpihak dan fokus kembali pada pengembangan industri digital nasional.
"Saya rasa pemerintah lebih baik fokus membangkitkan industri media digital, sehingga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Benefitnya bukan hanya benefit politik dalam artian berpendapat, berdemokrasi, tapi juga ada benefit ekonomi, benefit sosio-kultural," pungkasnya.