jatimnow.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Ponorogo menggelar forum dialog serap aspirasi masyarakat di Kantor DPC PKB Ponorogo, Jalan Wonopringgo, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, Sabtu (27/9/2025).
Acara tersebut dihadiri jajaran anggota F-PKB DPRD Ponorogo secara lengkap. Turut hadir Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, Ketua F-PKB Ponorogo Mujiatin, serta sejumlah anggota lainnya seperti Sasmoyo Yudhi Hantarno, Tri Suryati, Mashudi, Mahfud Arifin, Fikso Rubianto, dan Suhari.
Anggota DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno mengaku forum ini digelar untuk membuka ruang komunikasi yang lebih intens antara wakil rakyat dan masyarakat. Tidak hanya saat masa reses, serap aspirasi juga dilakukan secara berkala agar setiap masukan masyarakat dapat langsung ditindaklanjuti.
Baca juga: Ketua DPRD Ponorogo Bakal Kawal 7 Tuntutan Mahasiswa untuk Pemerintah Pusat
“Dialog ini menjadi wadah menyampaikan berbagai persoalan, baik yang bersifat lokal maupun nasional. Aspirasi yang berkaitan dengan pemerintah pusat akan kami teruskan, sedangkan yang menyangkut Ponorogo akan kami perjuangkan di tingkat daerah,” jelasnya.
Baca juga: 7 Tuntutan Mahasiswa untuk Pemerintah Pusat saat Audiensi dengan DPRD Ponorogo
Beberapa isu yang mencuat dalam dialog tersebut di antaranya terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah, dana desa, hingga keterbatasan kemampuan fiskal Pemkab Ponorogo.
Kang Wie, sapaan akrab Dwi Agus Prayitno menambahkan, isu mengenai dana desa banyak mendapat perhatian. Sementara itu, soal fiskal, masyarakat menyoroti adanya kebijakan terbaru dari Kementerian Keuangan terkait transfer daerah yang dinilai berpotensi memengaruhi anggaran pembangunan di Ponorogo.
Baca juga: Komisi D DPRD Ponorogo Sidak Sekolah Rakyat, Temukan Urgensi Pagar Pembatas
“Semua masukan kami catat dalam notulen. Aspirasi masyarakat akan kami kawal, baik melalui F-PKB DPR RI maupun melalui DPRD Ponorogo,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, F-PKB berharap dapat memperkuat hubungan antara legislatif dengan masyarakat sekaligus memastikan suara warga Ponorogo tersampaikan ke tingkat pengambil kebijakan.