jatimnow.com - Langkah berani Menteri Haji dan Umrah, Gus Irfan, menggandeng KPK untuk memberantas korupsi haji mendapat apresiasi dari Ketua ICMI Jawa Timur, Ulul Albab. Menurutnya, ini adalah langkah proaktif untuk mewujudkan haji 2026 yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Ulul Albab menegaskan bahwa potensi kebocoran anggaran haji yang mencapai Rp5 triliun per tahun adalah angka yang mencengangkan.
"Bayangkan, uang sebanyak itu bisa digunakan untuk meningkatkan fasilitas haji, memberikan pelatihan yang lebih baik kepada petugas, atau bahkan menurunkan biaya haji bagi jamaah," ujarnya dengan nada prihatin.
Baca juga: Gus Irfan Menteri Haji, Ini Peluang dan Tantangan di KHU Baru
Ulul Albab secara khusus memberikan pujian kepada Menteri Haji, Gus Irfan. "Saya angkat topi untuk Gus Irfan! Langkah ini mengirimkan sinyal yang sangat kuat kepada seluruh jajaran birokrasi Kementerian Haji bahwa integritas adalah harga mati," tuturnya.
"Haji 2026 harus menjadi momentum pembuktian bahwa kita bisa menyelenggarakan ibadah haji dengan bersih, transparan, dan akuntabel," lanjutnya.
Baca juga: AMPHURI: Kementerian Haji Umrah, Momentum Tingkatkan Kualitas Haji
Ulul Albab juga mengingatkan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak boleh berhenti di sektor haji. "Kita harus belajar dari kasus-kasus sebelumnya. Sektor-sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, bahkan program-program yang sedang menjadi perhatian publik seperti program makan bergizi gratis, juga harus diawasi dengan ketat dan mengedepankan pendekatan pencegahan," sarannya.
Tahun 2026 akan menjadi ujian penting bagi Kementerian Haji dan KPK. Apakah sinergi ini benar-benar mampu menutup celah korupsi dan mewujudkan haji yang bersih dan terpercaya?
Baca juga: Transformasi Penyelenggaraan Haji, Siapkah Pemerintah Menjawab Tantangan Baru?
Ulul Albab berharap KPK dapat menjadi mitra reformasi tata kelola di sektor haji, sehingga jamaah dapat beribadah dengan tenang dan khusyuk.
Ia kembali menegaskan bahwa ibadah haji harus dijaga kesuciannya. "Sinergi antara Kemenhaj dan KPK adalah ikhtiar untuk mewujudkan hal tersebut, dan sudah sepatutnya kita dukung bersama," tandasnya.