jatimnow.com – Pemerintah Kabupaten Kediri menegaskan komitmennya untuk tetap mengoptimalkan pelayanan dasar masyarakat meski mengalami penurunan transfer dana dari pemerintah pusat hingga Rp265 miliar pada tahun anggaran 2026.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, saat menjawab pandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda tentang APBD 2026. Ia hadir mewakili Bupati Kediri yang sedang menjalani masa cuti.
“Dengan adanya penurunan dana transfer, kami melakukan efisiensi di beberapa pos, termasuk perjalanan dinas, tanpa mengganggu prioritas pelayanan dasar,” ujar Dewi.
Baca juga: Anggota DPRD Kabupaten Kediri Pinjamkan Mobil Pribadi untuk Kebutuhan Darurat Warga
Menurutnya, prioritas pembangunan Kabupaten Kediri tetap difokuskan pada sektor-sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, penanggulangan kemiskinan, dan pengembangan kreativitas masyarakat.
“Prioritas kita tetap sama meningkatkan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kreativitas, sosial, dan kemiskinan,” tambahnya.
Baca juga: Pemkab Kediri Harap Pimpinan Definitif DPRD Segera Susun RAPBD 2025
Pemerintah Kabupaten Kediri juga akan melakukan evaluasi penyerapan anggaran setiap bulan untuk memastikan efektivitas program serta mempercepat pelaksanaan kegiatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dewi menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya meningkatkannya secara berencana dan berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui sertifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi sumber PAD; kemudahan pembayaran pajak dan retribusi secara online; optimalisasi pemanfaatan aset daerah; pengelolaan BUMD; serta penguatan basis data PAD berbasis digital.
“Pemkab Kediri terus berinovasi dalam pengelolaan PAD, termasuk penguatan BUMD dan pemanfaatan aset daerah secara produktif,” terang Dewi.
Baca juga: Caleg Cantik dari PDI Perjuangan Pimpin Suara DPRD Kabupaten Kediri Dapil 5
Sementara itu, untuk belanja daerah, optimalisasi belanja operasional akan diarahkan pada pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi rutin juga akan dilakukan untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran.
“Semua program tetap berjalan bertahap. Skala prioritas kita jelas pelayanan dasar masyarakat tidak bisa ditawar,” tegasnya.