jatimnow.com - Partai politik tidak akan sembrono memberikan rekomendasi atau tiket kepada bakal calon dari birokrat yang akan berlaga di Pilwali Surabaya 2020.
"Bagaimanapun Kota Surabaya masih menjadi barometer bagi politik kehormatan kekuasaan partai politik," kata Surokim Abdussalam, Pengamat Politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Bangkalan, Selasa (23/10/2018).
Peneliti Surabaya Survey Center (SSC) ini menegaskan, calon yang dari birokrat itu jelas berat dan terjal.
Parpol akan sangat selektif dalam memberikan rekomendasi kepada cawali-cawawali.
Baca juga: Rumor Gus Muhdlor Masuk Gerindra Jatim Mencuat, Begini Kata Sadad
"Partai-partai pengusung utama pemenang di Kota Surabaya jelas tidak mudah memberi tiket kepada birokrat jika popularitasnya biasa-biasa saja," katanya.
"Jalan terjallah bagi birokrat Pemkot Surabaya menuju pilwali," sambungnya.
Baca juga: Pencitraan Caleg: Tak Boleh Salah, Tapi Boleh Bohong
Parpol akan memilih melirik kandidat yang potensial dan dikenal warga Surabaya secara luas.
"Sementara hingga kini birokrat-birokrat itu belum bisa menerobos dominasi Bu Risma (Wali Kota Surabaya) di dalam panggung ruang publik warga Surabaya," jelasnya.
Baca juga: Bisik Bisik Volume 5, Bakar Semangat Berpolitik Anak Muda di Surabaya
Dan tantangan bagi birokrat, kata Surokim, wajib menanggalkan gelar Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai aturan yang ada.
"Ya itu pilihan yang nggak bisa ditawar. Berhenti dari ASN atau mundur," jelas Surokim.