jatimnow.com - SKK Migas Perwakilan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Offshore Jabanusa menyerahkan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat guna memperkuat dukungan fiskal bagi kabupaten dan kota pesisir yang menjadi penyangga operasi hulu migas lepas pantai.
Rekomendasi tersebut disepakati dalam Rapat Kerja Stakeholder Daerah bertema "Tata Kelola Energi dan Keseimbangan Fiskal Kabupaten/Kota Pesisir" yang digelar di Kota Batu, Jawa Timur.
Forum mempertemukan pemerintah daerah, regulator, serta pelaku industri migas untuk membahas keseimbangan antara keberlangsungan operasi hulu migas dengan pembangunan daerah pesisir.
Baca juga: Satu-satunya Hulu Migas, HCML Sabet Penghargaan Komunikasi Strategis Terbaik
Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Bupati Pamekasan, Wakil Bupati Sumenep, Wakil Bupati Bangkalan, Plt Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur, perwakilan Pemerintah Kabupaten Gresik dan Sampang, serta sejumlah KKKS yang beroperasi di wilayah offshore Jabanusa.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah perlunya formulasi distribusi manfaat ekonomi yang lebih mencerminkan kontribusi daerah pesisir terhadap keberlangsungan operasi migas lepas pantai.
Pemerintah daerah menilai wilayah penyangga turut menanggung dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan sehingga membutuhkan dukungan fiskal yang lebih proporsional.
Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Anggono Mahendrawan, mengatakan industri hulu migas tidak hanya berorientasi pada produksi energi, tetapi juga berupaya memberikan manfaat ekonomi bagi daerah sekitar.
"Kontribusi hulu migas tidak hanya diwujudkan melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM), tetapi juga melalui penciptaan nilai ekonomi yang mendukung pembangunan daerah. Sinergi dan komunikasi yang konstruktif antara regulator, KKKS, dan pemerintah daerah menjadi kunci agar manfaat kegiatan hulu migas dapat dirasakan secara adil, proporsional, dan berkelanjutan," ujarnya.
Baca juga: PGN Pacu Pembangunan Infrastruktur Gas untuk Atasi Ketimpangan Distribusi Energi
Dalam rekomendasinya, forum meminta Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mempercepat kajian mengenai dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan terhadap kabupaten dan kota pesisir yang berdekatan dengan sumur produksi migas di Jawa Timur.
Hasil kajian tersebut diharapkan menjadi dasar pemberian tambahan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas bagi daerah yang terdampak. Apabila perubahan formulasi DBH belum memungkinkan, forum mengusulkan optimalisasi instrumen Transfer ke Daerah (TKD), seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun skema fiskal lainnya untuk mempercepat pembangunan kawasan pesisir.
Selain itu, forum juga meminta Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi memperkuat penyediaan data terintegrasi.
Data tersebut tidak hanya mencakup koordinat sumur produksi dan volume lifting, tetapi juga pemetaan wilayah pesisir yang terdampak secara sosial dan ekonomi akibat aktivitas hulu migas.
Baca juga: SKK Migas dan PHE WMO Bagikan 3.973 Paket di Bangkalan
Forum turut mengusulkan penyusunan indeks eksternalitas negatif bagi kabupaten dan kota yang berdekatan dengan wilayah produksi migas.
Indeks tersebut diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan fiskal yang lebih akurat sekaligus memperhatikan kondisi daerah penyangga.
Melalui rekomendasi tersebut, SKK Migas Jabanusa bersama KKKS Offshore berharap koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan industri migas semakin kuat sehingga kebijakan pengelolaan energi dapat berjalan seiring dengan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir.