jatimnow.com - Rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD yang digelar secara tertutup oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember menuai sorotan.
Menanggapi hal tersebut, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jember menyampaikan permohonan maaf kepada publik dan insan pers. Fraksi PKB mengaku terkejut sekaligus heran karena tidak mengetahui sejak awal bahwa rapat berlangsung secara tertutup.
Kondisi itu terjadi karena sejumlah anggota Banggar dari Fraksi PKB datang terlambat lantaran harus mengikuti rapat internal partai terlebih dahulu.
Baca juga: GMNI Jember Kritik DPRD Larang Wartawan Liput Rapat KUA-PPAS 2027
“Kami dari Fraksi PKB menyampaikan permintaan maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman media. Secara pribadi kami juga heran kenapa pembahasan dilakukan secara tertutup,” kata Sekretaris Fraksi PKB DPRD Jember, Nurhuda Candra Hidayat, Rabu (29/7/2026).
Ia menjelaskan, saat rapat Banggar dimulai, anggota Fraksi PKB belum berada di lokasi. Selain dirinya dan satu anggota Banggar lainnya, Mufid, yang mengikuti rapat internal partai, satu anggota lainnya juga berhalangan hadir karena sakit sejak pekan lalu.
“Keikutsertaan kami sempat telat karena ada rapat partai. Kami kaget setelah ada rilis berita ternyata rapat digelar tertutup dan sepi dari insan media,” ujar Nurhuda.
Baca juga: WN Kenya Terlantar, Komisi B DPRD Jember Minta Evaluasi Penyelenggaraan Event Lari
Fraksi PKB menegaskan komitmennya untuk mendorong transparansi dalam setiap pembahasan anggaran daerah. Mereka memastikan pembahasan KUA-PPAS maupun APBD berikutnya, baik di tingkat Banggar maupun komisi, harus dapat diakses secara terbuka.
“Kami menjamin ke depan pembahasan APBD dan KUA-PPAS di Banggar maupun Komisi akan dilakukan secara terbuka. Sebab, ini menyangkut hajat hidup warga dan masyarakat Jember secara luas,” tegasnya.
Terkait kelanjutan pembahasan KUA-PPAS, rapat Banggar dijadwalkan kembali digelar pada Jumat mendatang. Fraksi PKB memastikan akan meminta pimpinan rapat secara resmi agar status rapat dibuka untuk media dan publik.
Baca juga: Aksi Progib Jember Dukung Program MBG, Desak Evaluasi Tata Kelola
Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Jember mengkritik keputusan DPRD Jember yang menutup rapat pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 dari peliputan wartawan.
Organisasi mahasiswa tersebut menilai kebijakan itu bertentangan dengan prinsip transparansi dan menghambat partisipasi publik dalam mengawal penyusunan anggaran daerah.
Menurut GMNI Jember, pembahasan KUA-PPAS merupakan tahapan strategis yang menentukan arah kebijakan fiskal daerah sehingga seharusnya dapat dipantau masyarakat melalui kerja jurnalistik.