jatimnow.com - Dewan Pengurus Pusat Gerakan Tani Masyarakat Adat Nusantara (DPP GATRA) resmi dikukuhkan bertepatan dengan peringatan Hari Deklarasi Masyarakat Adat Nusantara (MATRA) ke-9.
Momentum tersebut menjadi penanda dimulainya gerakan pertanian berbasis adat budaya yang dipadukan dengan pendekatan akademik untuk mendukung program ketahanan dan keselamatan pangan nasional.
Prosesi pelantikan dihadiri Ketua Dewan Pendiri sekaligus salah satu inisiator utama MATRA, Sri Paduka Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Mangku Alam II dari Yogyakarta. Hadir pula perwakilan DPW MATRA dari Singapura dan Malaysia, serta pengurus DPD kabupaten dan kota se-Jawa Timur.
Baca juga: GATRA Resmi Dikukuhkan di Kaki Gunung Pawitra, Siap Perkuat Pertanian Nusantara
Ketua DPP GATRA, Assoc. Prof. Dr. M. Syahri Roesman, menegaskan organisasi yang dipimpinnya hadir bukan sekadar menambah jumlah organisasi pertanian.
GATRA membawa pendekatan berbeda dengan mengintegrasikan kearifan adat, riset ilmiah, dan dukungan terhadap program pemerintah.
Menurut Syahri, pertanian berbasis adat budaya menjadi fondasi penting untuk mewujudkan ketahanan pangan yang tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga menjamin keamanan pangan masyarakat.
"Kami ingin mengembangkan pertanian berbasis adat budaya yang mendukung program pemerintah, yakni ketahanan pangan dan keselamatan pangan. Yang kami bangun adalah bagaimana ilmu langit dengan ilmu bumi kita satukan," ujar Syahri, Rabu (29/7)
Ia menjelaskan, konsep "ilmu langit dengan ilmu bumi" merupakan kolaborasi antara nilai-nilai spiritual, budaya, dan kearifan lokal dengan ilmu pengetahuan, teknologi, serta inovasi yang dikembangkan kalangan akademisi.
Baca juga: Elite Tanpa Kebudayaan, Negara Tanpa Arah
Menurutnya, banyak profesor dan peneliti dari berbagai perguruan tinggi yang telah bergabung untuk mengabdikan keahliannya dalam memajukan pertanian masyarakat adat di berbagai daerah.
Saat ini, kata Syahri, GATRA telah memiliki kepengurusan di 30 provinsi dengan dukungan akademisi dan komunitas masyarakat adat dari Aceh hingga Papua.
Organisasi tersebut menargetkan perluasan kepengurusan hingga seluruh provinsi sebelum menggelar rapat kerja nasional guna menyusun program prioritas.
"GATRA baru dikukuhkan hari ini, tetapi program-programnya sudah siap dijalankan. Karena itu saya menyebut GATRA sebagai bayi yang langsung bisa bekerja," ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Syahri juga memperkenalkan sejumlah inovasi yang akan menjadi bagian dari program GATRA.
Di antaranya hasil penelitian buah mojo dari akademisi Universitas Brawijaya, varietas padi berpotensi menghasilkan hingga 15 ton per hektare, pengembangan berbagai varietas anggur, teknologi pangan, hingga budidaya kambing Saanen sebagai bagian dari gerakan konsumsi susu.
Ia juga mendorong pengembangan koro pedang sebagai bahan pangan alternatif pengganti kedelai impor. Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat kemandirian pangan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap komoditas impor.
Melalui sinergi antara masyarakat adat, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan, GATRA berharap mampu menjadi wadah pengembangan inovasi pertanian yang tetap berpijak pada nilai budaya lokal sekaligus menjawab tantangan ketahanan pangan nasional.