jatimnow.com - Dinamika rencana pinjaman daerah senilai Rp786 miliar ke pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) terus memicu sorotan. DPC PKB Jember mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memberikan penjelasan secara mendetail dan transparan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember.
Ketua DPC PKB Jember, Ayub Junaidi, menilai polemik ini murni persoalan komunikasi teknis dan argumentasi antara TAPD serta Banggar DPRD Jember, dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
"Kalau eksekutif punya program, bagaimana TAPD bisa meyakinkan dan menjelaskan kepada Badan Anggaran sejelas-jelasnya agar Banggar paham betul. Kalau tidak bisa menjelaskan hingga buntu dan Bupati sendiri yang harus turun tangan, ini bentuk kegagalan TAPD," ujarnya, Selasa (4/8/2026).
Baca juga: Dipadati Ribuan Peserta, Jalan Sehat Dekopinda Jember Panen Pujian dari Jatim
Sebagai partai pengusung pemerintah daerah, PKB memandang program yang direncanakan oleh Bupati pada dasarnya berniat baik. Terlebih lagi, ruang fiskal APBD Kabupaten Jember saat ini dinilai terbatas akibat adanya efisiensi serta pemotongan dana transfer daerah dari pemerintah pusat.
Kendati demikian, mantan Wakil Ketua DPRD Jember ini mengingatkan agar regulasi dan mekanisme terkait pinjaman daerah tersebut dipastikan clear sejak awal.
"Sebelum berbicara setuju atau tidak setuju, kita harus lihat dasarnya dulu. Apakah peminjaman ini harus mendapat persetujuan DPRD melalui sidang paripurna, atau cukup include dalam pembahasan KUA-PPAS yang kemudian disetujui bersama," jelasnya.
Baca juga: Warga Gumukmas Jember Protes Tambang Galian C Bermasalah, Camat Langsung Hentikan Paksa
Ayub menekankan, jika pinjaman ratusan miliar tersebut dialokasikan untuk sektor pemenuhan layanan dasar masyarakat seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidika, pihaknya meyakini Banggar DPRD tidak akan mempersulit.
Ia mencontohkan sektor kesehatan, di mana sejak diterapkannya program Universal Health Coverage (UHC), lonjakan masyarakat yang berobat ke rumah sakit memerlukan peningkatan fasilitas pendukung. Begitu pula dengan program Homecare yang membutuhkan sarana pendukung dan pembiayaan memadai.
"Kalau untuk pelayanan dasar masyarakat dan TAPD bisa menjelaskan dengan rasional bahwa pembayarannya kelak tidak mengganggu struktur APBD, saya yakin Banggar pasti setuju. Wong ini demi kepentingan rakyat," urainya.
Baca juga: GMNI Jember Desak Pemkab Tuntaskan Persoalan Pasar Tanjung
Namun, PKB menegaskan garis keras menolak jika dana pinjaman jumbo tersebut justru disalurkan untuk belanja konsumtif atau operasional birokrasi.
"Kalau digunakan untuk kebutuhan konsumtif, seperti membeli mobil dinas baru atau perjalanan dinas, tentu politisi PKB dan seluruh masyarakat Jember akan menolak keras," pungkasnya.